IPU Tantang Bambang Sadono

212

SEMARANG – Perseteruan antara PT Indo Perkasa Usahatama (PT IPU) melawan Gubernur Jawa Tengah atas sengketa kepemilikan lahan di kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah semakin memanas.

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menyusul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Badan Akuntabilitas Publik (BAP) ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan alasan agar kasus ini tidak berlarut-larut.

Kuasa hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono langsung angkat bicara menanggapi adanya surat DPD RI Nomor: DN.860l275lDPDlW2015 tanggal 8 Juni 2015 lalu, ia menyebutkan surat balasan sudah ia kirimkan kepada Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia dengan surat balasan nomor :Ref,No:98/PDT/YIM/I&I/VI/15 bahwa pihaknya mengaku tidak bisa menghadiri.

”Kami telah melayangkan surat (Selasa) kemarin dan kami juga memberikan alasan kenapa kami tidak hadir dalam acara (Rabu). Kami sangat menghormati lembaga negara tersebut dan kami hanya ingin supaya DPD RI tidak terlibat terlalu jauh karena mereka belum mengerti betul duduk persoalannya. Atas alasan tersebut kami memilih untuk tidak hadir,” kata Agus kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (19/6).

Agus menjelaskan, langkah tersebut dilakukan pihaknya untuk meningkatkan harkat, martabat dan kewibawaan DPD Rl sebagai Lembaga Negara agar DPD Rl terhindar dari upaya dijadikan atau sebagai alat oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat.
”Sehingga nantinya bisa membuat DPD Rl tanpa disadari akan masuk dalam tindakan yang terkesankan intervensi terhadap lembaga peradilan,” ujarnya.

Selanjutnya menanggapi komentar anggota DPD RI, Bambang Sadono yang menyatakan bahwa pihak PT IPU melakukan pelanggaran dalam sengketa lahan antar Pemprov Jateng dengan PT IPU merupakan bentuk keberpihakan Anggota DPD RI kepada Pemprov Jateng (Gubernur Jateng). Agus juga menantang Bambang Sadono untuk menggelar dengar pendapat secara akademisi di kampus Universitas Indonesia (UI) dengan tujuan supaya bisa dinilai keabsahan bukti-bukti yang dimiliki kedua belah pihak.

”Kalau perlu di kampus UI dengar pendapat, kami biayai dan kami minta supaya bukti yang dia miliki bisa dibawa dan akan kami konfrontasikan dengan bukti kami supaya dinilai para akademisi. Kalau beliau tidak bisa membuktikan komentarnya benar, maka lebih baik lepas jabatan saja. Begitu juga dengan saya, kalau saya terbukti salah, maka akan saya kembalikan ijazah magister hukum saya,” tantang Agus.

Terpisah saat dikonfirmasi, Bambang Sadono mengatakan dengan adanya sengketa itu, pihaknya merasa tidak berpihak kepada salah satu pihak. Namun, ketika disinggung soal tantangan dengar pendapat oleh kuasa hukum IPU, Bambang Sadono tidak bersedia meladeni.
”Lha wong diundang dalam raker kami saja mereka tidak datang, kenapa pakai acara denger pendapat segala. Justru rencananya kami akan memanggil kembali, dalam kesempatan tersebut silakan pihak IPU mengeluarkan argumen mereka,” kata Bambang.

Namun ketika ditanya terkait pemilihan tempat rapat kerja DPD, yang digelar di Kantor Gubernur Jateng, Bambang mengaku bahwa pihaknya diundang oleh Pemprov Jateng atas usulan DPP. Oleh karena itu tempatnya di kantor pemprov. (bj/zal/ce1)