Dewan Akan Panggil DPPAD

340

SEMARANG – Menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah utamanya terkait pengelolaan aset dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Komisi A dan C DPRD Jawa Tengah menyatakan akan segera memanggil Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPAAD) Jawa Tengah.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansur HD mengatakan, senada dengan catatan BPK, pihaknya juga menemukan sejumlah permasalahan di lapangan terkait dengan aset daerah. Menurutnya, masih banyak aset yang statusnya kurang jelas lantaran dulunya milik pemerintah pusat kemudian diberikan kepada pemerintah provinsi seperti yang ditemukan di Kabupaten Sukoharjo.

”Kami terus dorong DPPAD punya pendataan lebih rinci. Selanjutnya, sertifikat itu bisa segera diminta dan disimpan untuk pemprov. Kalau belum ada sertifikatnya, maka segera diurus,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (4/6).

Oleh karena itu, lanjut Ali, dalam waktu dekat Komisi A akan mengundang DPPAD untuk mengadakan rapat khusus membahas aset tersebut. Sehingga permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan dengan cepat. ”Mungkin dalam dua minggu lagi setelah melakukan pantauan di 35 kabupaten/kota. Saat ini yang kami pantau baru 26 kabupaten/kota,” imbuhnya.

Ali menambahkan, pihaknya juga meminta DPAAD tidak menomorduakan pengelolaan aset daripada pendapatan. Pasalnya, sejarah dulu disatukannya pendapatan dan pengelolaan aset tidak lain agar mendapatkan kemudahan dalam koordinasi. ”Spirit inilah yang harus menjadi acuan setiap langkah dalam melaksanakan tupoksinya. Perlu adanya keseimbangan dalam faktor prioritas,” tandasnya.

Senada dengan Ali, Anggota Komisi C DPRD Jateng Sugiyarto mengaku langkah selanjutnya yang akan dilakukan menindaklanjuti temuan BPK ini adalah menggelar rapat kerja dengan DPPAD. Pasalnya, potensi pajak kendaraan bermotor yang tertunggak di Jawa Tengah saat ini diketahui mencapai 600 ribu sampai 1 juta unit kendaraan.

”Hal ini dikarenakan database yang kurang akurat. Kami tidak pernah mengetahui data berapa banyak kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah, berapa banyak kendaraan yang hilang, rusak, dan dijual tanpa balik nama,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Hartini mengusulkan adanya revisi peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Utamanya terkait pasal yang mengatur pajak progresif, penyitaaan, dan denda keterlambatan membayar.
”Memang tidak bisa serta-merta menjadi solusi. Akan tetapi dapat menjadi salah satu upaya selain juga penindakan tegas terhadap maraknya kendaraan yang sengaja di-bodong-kan sehingga tidak membayar pajak,” tandasnya. (fai/ric/ce1)