Pendanaan Lamban, Pengawasan Kurang

171
Teguh Purnomo. (Radar semarang files)
Teguh Purnomo. (Radar semarang files)

SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menilai komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi pendanaan pilkada di 21 kabupaten/kota sangat lamban. Sehingga dalam pengawasannya dikhawatirkan tidak berjalan maksimal sesuai yang diharapkan.

”Belum sepahamnya anggaran disebabkan beberapa hal. Antara lain penyediaan anggaran terkait dengan masa tugas Panwascam dan PPL yang ada di daerah yang masih variatif waktunya. Selain itu, besaran yang berbeda jauh dengan honor jajaran KPU kabupaten yang mereka juga sudah diberi uang kehormatan dari APBN dan beberapa hal lain yang sangat variatif,” ungkap Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo.

Teguh menambahkan, ada beberapa bukti sejumlah bupati atau wali kota yang tidak memprioritaskan pelaksanaan pilkada ini. Sebagai contoh terkait proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang terkesan sangat lambat. Padahal setelah NPHD ditandatangani, aturan yang ada mengharuskan melakukan register anggaran kepada Kementerian Keuangan melalui Bawaslu Jateng. Setelah itu baru dilakukan pembukaan rekening untuk memulai proses pencairan dana hibah. ”Kami belum yakin semua itu bisa terwujud di 21 kabupaten/kota yang bakal menyelenggarakan pilkada,” imbuh pria yang juga mantan ketua KPU Kabupaten Kebumen itu.

Tidak hanya itu saja, lanjut Teguh, Bawaslu Jateng juga masih menginventarisir beberapa pemerintah daerah yang belum memfasilitasi sarana dan prasarana yang ada. Misalnya pengadaan sekretariat beserta kelengkapan mobilitas maupun staf sekretariat yang andal.

”Atas hal itu, kami mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Desk Pilkada-nya dapat segera membantu menyelesaikan permasalahan ini. Karena Mendagri sendiri telah memberi batas waktu kepada daerah yang melakukan pilkada untuk mencairkan dananya maksimal tanggal 3 Juni 2015 ini,” tandas Teguh.

Seperti diketahui, menjelang pengucuran dana hibah daerah yang jatuh pada 3 Juni 2015, lima dari 21 daerah di Jawa Tengah terancam tidak dapat mengikuti pilkada serentak 2015. Pasalnya, daerah yang bersangkutan belum juga menandatangani NPHD untuk anggaran pilkada serentak 2015. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal.

Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Asisten Pemerintahan Setda Jateng Siswo Laksono. Menurutnya, terkait anggaran pilkada dan juga NPHD telah klir semua. Ia menyebutkan, salah satu kendala mepetnya penandatanganan NPHD lantaran kurangnya anggaran dari APBD Murni sehingga harus ditambah melalui APBD Perubahan. ”Tapi semua sudah clear. Kalau tidak percaya silakan dicek di masing-masing sekda kabupaten/kota,” terang pria yang juga menjabat sebagai anggota Desk Pilkada Pemprov Jateng itu. (fai/ric/ce1)