PTS Sekadar Jual Ijazah

365

PENDRIKAN – Maraknya praktik jual beli ijazah palsu di sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS), disinyalir karena banyak PTS yang membuka kelas jauh. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Asosiasi Perguruan tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jawa Tengah, Eddy Noer Sasongko.

”Sebenarnya yang boleh dan itu sah menurut peraturan (membuka kelas jauh, Red) itu hanyalah Universitas Terbuka (UT). Di mana kampusnya dan mahasiswanya juga se-Indonesia. Namun untuk PTS selain UT, tidak diperkenankan dan jika dilakukan, sanksinya bisa ditutup,” ujar Eddy yang juga Rektor Universitas Dianuswantoro (Udinus), Kamis (28/5). Fenomena PTS membuka kelas jauh terjadi hampir disemua daerah di Indonesia.

Dikatakan Eddy, beberapa PTS di Jawa Tengah juga banyak yang membuka kelas jauh. Namun sayangnya, ketika ditanya PTS mana saja, ia enggan menyebutkan. Jumlah PTS sendiri, di Jateng sebanyak 254. Dijelaskannya, bagi PTS yang melakukan praktik jual beli ijazah akan mendapat hukuman yaitu ditutup.

Praktik kelas jauh, itu memiliki metode yaitu dalam satu kali tatap muka, jumlah absensi bisa berlipat ganda hingga 4 sampai 5 kali tatap muka. Mahasiswa yang mengikuti kelas jauh juga memberikan upeti (uang transport) kepada dosen dengan harapan mendapat nilai bagus, dan dipercepat kelulusannya. Kampus yang membuka kelas jauh merupakan PTS yang tidak memiliki jumlah mahasiswa banyak. ”Sehingga, jumlah rasio dan dosen juga tidak diperhatikan. Maraknya PTS di Jateng yang membuka kelas jauh tersebut, berpotensi terjadi jual beli ijazah. Proses pengajarannya dilakukan di sembarang tempat. Bisa juga di rumah. Yang penting lulus cepat. Tau-tau diwisuda,” lanjutnya.

Pelakunya, bisa perguruan tingginya serta oknum. Hal itu dikarenakan kontrol di dalam PTS tersebut kurang ketat. PTS yang sehat tidak akan membuka kelas jauh. Berbeda, kata Eddy, jika dibandingkan dengan PTS yang tidak sehat karena hanya memiliki jumlah mahasiswa minim.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Semarang, Kadarlusman menilai praktik jual beli ijazah palsu di Kota Semarang sampai saat ini belum ditemukan. Meski begitu kasus jual belum ijazah palsu yang kini merebak di berbagai PTS di Indonesia dijadikan cerminan agar hal itu tidak dilakukan di Kota Semarang.

”Di Semarang ini belum ada temuan, paling tidak temuan di Jakarta itu bisa dijadikan cermin untuk kota-kota lain. Kalaupun ada temuan di Kota Semarang harus disikapi dan ditindaklanjuti. Jadi mendapatkan title namun tidak melalui proses pendidikan itu salah. Itu menjadi catatan penting untuk masa depan dari bangsa kita sendiri,” ujar anggota dewan dari Fraksi PDIP itu. (ewb/zal/ce1)