Warga Minta Kejelasan Harga Lahan

396
WADUL DEWAN: Sejumlah warga dari tiga desa saat mengadukan dampak pembangunan Waduk Pidekso, Wonogiri di ruang rapat Komisi D DPRD Jateng, kemarin. Mereka ingin penentuan ganti rugi lahan tak hanya berdasarkan NJOP. (Ahmad Faishol/Jawa Pos Radar Semarang)
WADUL DEWAN: Sejumlah warga dari tiga desa saat mengadukan dampak pembangunan Waduk Pidekso, Wonogiri di ruang rapat Komisi D DPRD Jateng, kemarin. Mereka ingin penentuan ganti rugi lahan tak hanya berdasarkan NJOP. (Ahmad Faishol/Jawa Pos Radar Semarang)
WADUL DEWAN: Sejumlah warga dari tiga desa saat mengadukan dampak pembangunan Waduk Pidekso, Wonogiri di ruang rapat Komisi D DPRD Jateng, kemarin. Mereka ingin penentuan ganti rugi lahan tak hanya berdasarkan NJOP. (Ahmad Faishol/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Puluhan warga dari tiga desa yang terdampak pembangunan Waduk Pidekso Wonogiri mengadu ke Komisi D DPRD Jateng, Rabu (27/5). Warga yang tergabung dalam forum peduli tanah kelahiran tiga desa (Formastri) mendesak dewan mengawal pembangunan waduk, terutama dalam urusan pembelian lahan.

Kuasa Hukum Formastri, Aris Sisiwanto mengatakan, selama ini warga mendapat informasi simpang siur terkait dengan ganti rugi pembebasan lahan. Bahkan untuk ganti rugi, harga tanah hanya akan diganti rugi berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP). ”Jika ini terjadi, jelas akan merugikan masyarakat sekitar lahan yang terkena dampak pembangunan,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, di tiga desa itu terdapat 780 kepala keluarga (KK) dengan total luasan lahan milik perseorangan 364,95 hektare. Meliputi luas 97,84 hektare pekarangan, 165,40 hektare sawah, dan 101,71 hektare tegalan. Sedangkan 2,07 hektare lainnya merupakan lahan milik Perhutani. ”Yang membuat kami jengkel, selama ini kami sulit untuk berkomunikasi. Warga bahkan terkesan seperti tidak dilibatkan,” imbuhnya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichadl meminta agar dalam menentukan harga, pemerintah memperhatikan ganti untung. Sebab jika tidak, justru bakal memicu konflik dan jelas merugikan masyarakat. Politisi PPP ini meminta, pemprov harus melihat akibat pembebasan lahan tersebut. Ratusan warga bakal kehilangan rumah serta mata pencaharian. ”Pemerintah dan warga harus duduk bareng, untuk menyelesaikan persoalan ini. Warga jangan mematok harga mahal, dan pemerintah jangan membeli murah,” katanya.

Kasi Manajemen Aset Dinas PSDA Jateng I, Ketut Artana mengatakan, Pemprov dan Pemkab Wonogiri belum memutuskan kisaran harga. Pihaknya mengaku baru membentuk tim appraisal (penaksir harga tanah). ”Kami pastikan untuk harga tidak hanya menilai dari NJOP. Tapi juga segi strategis lokasi lahan, dan kriteria lainnya,” katanya. (fth/ric/ce1)