Anggota PPK dan PPS Dibatasi Dua Periode

165
PERSIAPAN PILKADA; Komisioner KPUD Demak saat rakor pilkada kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PERSIAPAN PILKADA; Komisioner KPUD Demak saat rakor pilkada kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK- Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sudah pernah menjabat dua periode tidak boleh direkrut lagi untuk Pilkada Desember mendatang. Hitungan dua periode yang dimaksud adalah pernah sebagai PPK dan PPS pada periode pemilu antara 2005 hingga 2009 dan periode 2010 hingga 2015.

Demikian disampaikan Ketua KPUD Demak, Mahmudi di hadapan perwakilan partai politik (parpol) dan lembaga pendidikan di Kantor KPUD Jalan Kiai Turmudzi, Demak, kemarin.

Dengan adanya batasan masa jabatan itu, kata dia, KPUD akan selektif dalam merekrut PPK dan PPS tersebut. “Kita akan pilih yang betul-betul kredibel dan tidak punya kepentingan apapun,”ujarnya.

Mahmudi mengatakan, berdasarkan pengalaman di daerah lain dalam pemilu sebelumnya ada anggota PPK dan PPS suatu daerah yang terindikasi tidak netral karena ikut memobilisasi pemilih.

“Nah, untuk menghindari kejadian seperti itu, kita selektif,”tegasnya.
Anggota KPUD Demak, Bambang Setiabudi, menambahkan, dalam pilkada sesuai amanah undang-undang dan aturan yang berlaku, rekapitulasi di tingkat PPS ditiadakan. Rekapitulasi suara akan langsung dilakukan di tingkat PPK kecamatan.

“Karena itu, PPS hanya mengumpulkan kotak suara untuk dibawa ke kecamatan. Ini untuk memangkas waktu penghitungan suara yang bertele-tele,”jelasnya.(hib/aro)