Koordinasi Program Antar Dinas Lemah

204

”Kalau memang Dinas PSDA ESDM tidak menganggarkan (pembangunan drainase), kita yang akan anggarkan.”
Iswar Aminuddin
Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang

BALAI KOTA – Kondisi jalan di Kota Semarang seringkali cepat rusak. Salah satu faktornya adalah, usaha peningkatan jalan yang dilakukan Dinas Bina Marga tidak diimbangi dengan pembangunan drainase oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam Energi Sumber Daya Mineral (PSDA ESDM). Sehingga ketika hujan, jalan seringkali terendam dan dibebani dengan kendaraan melebihi tonase jalan. Akibatnya jalan cepat rusak. Oleh karena itu, DPRD Kota Semarang mendesak peningkatan koordinasi antar SKPD ketika merencanakan pembangunan.

Pemkot Semarang melalui Dinas Bina Marga tahun 2015 ini digelontor anggaran perbaikan jalan sebesar Rp 377 miliar. Dengan nilai yang fantastis tersebut, dewan pun mendesak agar pemkot melakukan pemerataan peningkatan kondisi jalan. Utamanya di kawasan pinggiran yang selama ini dianggap belum optimal.

”Dengan anggaran sebesar itu kami mendorong supaya jalan mulus tidak hanya di tengah kota saja, tapi juga di kawasan pinggiran, seperti Ngaliyan, Gunungpati, Meteseh, dan lainnya. Karena sampai sekarang masih banyak jalan yang berlubang,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, kemarin (27/4).

Menurut Wiwin, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan jalan, mengingat curah hujan sudah menurun. Selain dituntut melakukan pemerataan perbaikan jalan, legislator dari Fraksi Demokrat ini juga meminta peningkatan koordinasi antarinstansi atau dinas. Sebab selama ini seringkali ditemukan peningkatan jalan tidak dibarengi dengan pembangunan drainase. Alhasil jalan cepat rusak, karena sering terendam air, gara-gara salurannya tidak berfungsi dengan baik. ”Saya berharap koordinasi antarinstansi ditingkatkan. Apabila teman-teman Bina Marga ini merencanakan perbaikan jalan harus koordinasi dengan Dinas PSDA ESDM. Jangan sampai ada jalan tidak ada drainase, karena itu bisa mengakibatkan pemborosan. Karena tanpa drainase yang baik, jalan cepat rusak, sering terendam air aspal bisa cepat mengelupas,” imbuhnya.

Selain Dinas PSDA ESDM, juga harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Hal itu terkait kebijakan kendaraan berat yang tidak boleh melewati ruas jalan tertentu, sesuai dengan tonase kendaraan. ”Selama ini pengawasan Dishub masih kurang terkait kendaraan yang melebihi tonase jalan. Termasuk dalam memberikan sanksi bagi pelanggarnya,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga Iswar Aminuddin menyatakan, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan Dinas PSDA ESDM terkait rencana peningkatan jalan. Namun jika memang dinas terkait tidak menganggarkan untuk pembangunan saluran drainase, pihaknya akan menganggarkan. ”Kalau memang (Dinas PSDA ESDM) tidak menganggarkan (pembangunan drainase), kita yang akan anggarkan. Seperti contoh pembangunan Jalan Tlogosari Raya, kami buat crossing dengan saluran yang baru, termasuk pembangunan ruas jalan lain kita sering anggarkan sendiri pembangunan drainasenya, karena PSDA sendiri tidak menganggarkan,” tegas Iswar.

Terkait kerusakan jalan di Kota Semarang, Iswar mengklaim dibanding tahun sebelumnya, tingkat komplain dari masyarakat mengenai jalan berlubang sudah jauh berkurang. Bahkan di jalan pinggiran sudah mencapai 90 persen kondisinya baik. Dengan anggaran yang yang besar ini, pihaknya berjanji akan meningkatkan pemerataan perbaikan jalan. ”Kita targetkan jalan di Kota Semarang bisa mantap semua. Saat ini masih ada 20 persen dari panjang jalan di Kota Semarang yang rusak. Tapi ke depan kita akan berusaha menguranginya hingga 10 persen jalan rusak. Hingga akhirnya semua jalan mantap untuk dilalui,” kata Iswar sembari menyatakan pada anggaran perubahan akan menambah dana perbaikan jalan sebesar Rp 20 miliar. (zal/ce1)