Penjemuran Bulu Unggas Resahkan Warga

255
DIDUGA PALSUKAN IZIN : Kepala Satpol PP, Yulianto menunjukkan surat dari BPPTPM terkait laporan dugaan pemalsuan surat izin usaha UD Barokah Desa Ngemplik Wetan. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIDUGA PALSUKAN IZIN : Kepala Satpol PP, Yulianto menunjukkan surat dari BPPTPM terkait laporan dugaan pemalsuan surat izin usaha UD Barokah Desa Ngemplik Wetan. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIDUGA PALSUKAN IZIN : Kepala Satpol PP, Yulianto menunjukkan surat dari BPPTPM terkait laporan dugaan pemalsuan surat izin usaha UD Barokah Desa Ngemplik Wetan. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK-Usaha penjemuran bulu unggas di Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar kembali meresahkan warga sekitar. Pj Kades Ngemplik Wetan, Muntafi’in dalam laporannya ke Satpol PP mengungkapkan bahwa pemilik usaha tersebut dinilai telah melanggar perjanjian semula. Sebab, kini usaha tersebut kembali dibuka dan beraktivitas lagi dengan areal penjemuran bulu unggas yang lebih luas.

Namun atas kejadian ini, Pemerintah Desa Ngemplik Wetan malah dilaporkan ke Polres Demak. “Kami berharap, masalah ini bisa dibahas bersama demi menjaga kewibawaan pemerintah,” katanya.

Seperti diketahui, beberapa bulan lalu, usaha penjemuran bulu unggas tersebut ditutup paksa oleh warga karena dinilai telah memicu polusi dan mengganggu warga. Dalam perkembangannya, izin usaha bulu unggas tersebut diduga dipalsukan.

Bahkan, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Demak, Tatik Rumiyati sempat melaporkan dugaan pemalsuan izin usaha tersebut ke Polres Demak pada 24 Maret 2015 lalu. Dalam surat laporan itu, BPPTPM menyatakan bahwa surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha UD Barokah atas nama pemilik dan penanggungjawab Sartina, warga Desa Ngemplik Wetan RT 6 RW 1, Kecamatan Karanganyar diduga palsu.

Ini setelah dilakukan pengecekan secara seksama di BPPTPM, diketahui bahwa nomor dan tanggal izin tidak terdaftar dalam sistem aplikasi BPPTPM Pemkab Demak. Selain itu, izin diterbitkan tahun 2013 dan masih menggunakan kop Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

Padahal, tahun 2013 saat itu KPPT sudah menjadi BPPTPM. Dalam izin usaha itu ditandatangani Lestari Handayani. Padahal, mestinya ditandatangani Muhtar Lutfi selaku kepala. Kemudian, klasifikasi SIUP seharusnya masuk kategori SIUP kecil karena kekayaan bersihnya di bawah 500 juta.

“Sehubungan dengan beberapa bukti tersebut, kami selaku instansi yang merasa dirugikan, meminta kasus tersebut bisa ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Kepala BPPTPM, Tatik Rumiyati dalam surat laporannya ke Polres Demak.

Sementara itu, Kepala Satpol PP, Yulianto mengatakan bahwa pihaknya juga telah menerima surat tembusan laporan BPPTPM tersebut terkait dugaan pemalsuan izin usaha yang dimaksud. Sebelum adanya laporan Pj Kades Ngemplik Wetan, Muntafi’in. “Kami berharap, instansi lainnya bisa menyikapi masalah bulu unggas ini bersama-sama,” katanya.

Terpisah Kapolres Demak AKBP Raden Setijo Nugroho melalui Kasubag Humas AKP Zamroni mengatakan, laporan yang disampaikan pihak penjemuran bulu unggas ke Polres tetap ditindaklanjuti dan dalam proses penyelidikan. “Dalam proses penyelidikan,” jelasnya. (hib/ida)