Kasasi Ditolak, Karyono Ajukan Peninjauan Kembali

163

MANYARAN – Terpidana kasus korupsi tukar guling tanah Pemerintah Provinsi Jateng di Nyatnyono, Kabupaten Semarang, Karyono, terus berupaya mencari keadilan, setelah usahanya di tingkat kasasi ditolak Mahkamah Agung (MA). Kini Karyono mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK).

”Adapun yang menjadi alasan kami mengajukan PK karena adanya beberapa novum atau fakta-fakta baru. Selain itu, kami juga menilai jika putusan hakim baik di tingkat Pengadilan Tipikor maupun Pengadilan Tinggi,” kata kuasa hukum terdakwa, M. Reza Kurniawan, SH didampingi Nunung Nurhadi dan Pradika Yezi Anggoro saat membacakan draf PK-nya.

Reza mengatakan, ada kekhilafan hakim saat memberikan putusan hukuman pada kliennya atas perkara itu. Menurutnya, hal itu adalah perbuatan error in persona. ”Artinya secara hukum klien kami tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas adanya ruilslag tanah antara Pemprov Jateng dan PT Handayani Membangun,” ucap Reza di hadapan majelis hakim yang diketuai Alimin R.

Dia juga menganggap hakim mengalami kekhilafan berkaitan tentang adanya kerugian negara, ia mengatakan atas kasus itu, tidak ada kerugian negara yang disebabkan perbuatan kliennya.

”Untuk itu, kami harap majelis hakim menerima materi PK kami dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan,” ungkapnya.
Atas usainya pembacaan PK tersebut, majelis hakim Alimin R menunda sidang hingga satu pekan mendatang. ”Sidang ditunda pekan depan, Selasa, 24 Maret 2015 dengan agenda tanggapan atas materi PK,” kata hakim, Alimin.

Seperti diketahui, Karyono merupakan salah satu terpidana atas kasus ruilslag tanah antara Pemprov Jateng dengan PT Handayani Membangun. Dalam kasus ini, Karyono terbukti turut menjual tanah hak pakai nomor 5 tahun 1984 atas Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemprov Jateng, seluas 30 ribu meter persegi, di Nyatnyono, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang ditaksir telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,5 miliar.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Karyono divonis dengan hukuman penjara 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Ia juga dijatuhi hukuman mengganti kerugian negara sebesar Rp 139,5 juta.

Sementara itu, atas vonis tersebut Karyono mengajukan banding. Namun di pengadilan tingkat kedua dirinya dijatuhi hukuman lebih berat yakni 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan, dan membayar uang penganti sebesar Rp 186 juta. (mg21/zal/ce1)