Semarang Butuh Pemimpin Abnormal

282

”Kita tidak mau beli kucing dalam karung.”
Turtiyantoro, pengamat politik dan pemerintahan dari Fisip Universitas Diponegoro (Undip)

BALAI KOTA – Kota Semarang butuh pemimpin yang abnormal. Yang pasti bukan dalam arti sebenarnya, tak waras atau gila secara rohani. Tapi mau bekerja melebihi jam-jam normal. Mampu melakukan terobosan-terobosan baru yang bersifat membangun Kota Semarang ke arah lebih baik. Namun hingga kini belum ada figur-figur bakal calon wali kota yang mau ”menampakkan diri”. Hal ini disayangkan karena dianggap akan merugikan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Turtiyantoro, pengamat politik dan pemerintahan dari Fisip Universitas Diponegoro (Undip) diskusi Semarang Menerawang Pilwalkot, yang digelar DPRD Kota Semarang di Lobby DPRD setempat kemarin, (16/3). ”Kita sebetulnya membutuhkan pemimpin yang mau dan bisa kerja ekstrakeras. Pemkot kalau mau konsisten dengan jargon Semarang Setara, butuh pemimpin yang abnormal itu tadi,” tegas Turtiyantoro.

Selain mampu membuat terobosaan-terobosan baru, juga mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat melipatgandakan proses dan hasil pembangunan. Sehingga bisa mengejar ketertinggalan dan setara dengan kota metropolitan lain. ”Ibarat orang lari maraton, pada tahap tertentu itu harus lari kencang supaya finish-nya itu akan menjadi bagus,” katanya.

Sehingga kalau sekarang belum muncul figur wali kota atau masih pada malu-malu, menurut Turtiyantoro, itu bukan sesuatu yang ideal. Mestinya calon tesebut harus didorong untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. ”Kalau sekarang sudah mau tampil, ya mari kita dorong supaya rivalitas dan kompetisi ini semakin marak. Karena dengan banyak kandidat, maka semakin banyak pilihan untuk rakyat dalam menentukan mana diantara sekian kandidat yang lebih layak memimpin Semarang lima tahun ke depan,” tandasnya.

Menurutnya, jika calon tidak segera dimunculkan atau masih berlama-lama memublikasikan calon kandidat wali kota, menurut Turtiyantoro, rakyat lah yang akan dirugikan. Sebab, masyarakat tidak bisa melakukan penilaian lebih dalam. ”Kita tidak mau beli kucing dalam karung. Ya, kalau dalam karung itu kucing, kalau bukan kan tambah cilaka,” ujarnya. ”Artinya, semakin awal kandidat itu muncul, maka semakin leluasa atau banyak waktu masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kandidat yang tampil,” ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyampaikan masa kampanye dalam Pilwalkot nanti kemungkinan selama tiga bulan. Waktu tiga bulan itu, kata dia, masyarakat dapat menuntut para kandidat calon agar berkeliling ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Semarang. ”Misalnya ada 177 kelurahan, maka kandidat bisa setiap hari mengumpulkan dua sampai tiga keluruhan untuk ditemui, sehingga selesai dalam 60 sampai 90 hari, setiap hari bisa keliling untuk mendapat masukan dari masyarakat,” katanya.

Pendekatan ke masyarakat hingga tingkat kelurahan secara menyeluruh, menurutnya itulah yang semestinya harus dikembangkan selama masa kampanye. Para calon harus melakukan komunikasi dan pendekatan supaya masyarakat tidak salah dalam memilih pasangan calon. Masa kampanye yang panjang selama tiga bulan ini, adalah suatu langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi.

Bagaimana dengan penilaian banyaknya calon akan memperkecil peluang calon incumbent menang? Menurutnya, yang penting banyaknya kandidat pasangan calon akan lebih memudahkan masyarakat untuk menilai mana yang paling bisa memberikan harapan untuk memimpin. Sehingga juga akan ada perkembangan positif, yaitu masyarakat akan menjadi pemilih yang rasional, bukan emosional dan tradisional. (zal/ce1)