23 Pemilik Lahan Gugat Ganti Rugi Tol

307
Yakub Adi Krisanto SH. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)
Yakub Adi Krisanto SH. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)
Yakub Adi Krisanto SH. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)

SALATIGA-Sebanyak 23 pemilik sertifikat lahan yang terkena proyek Tol Semarang-Solo menggugat panitia pengadaan tanah (PPT) tol terkait minimnya ganti rugi yang diberikan. Yakni sebesar Rp 340 ribu per meter persegi, padahal 23 pemilik lahan itu meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 juta per meter persegi.

Sebanyak 23 pemilik sertifikat itu diwakili empat orang, yakni Atnaji Purwanto, Atik Mahmudah, Asiana, Ningsih Lestari yang semuanya beralamat di Kauman Kidul, Sidorejo. Sedangkan penetapan besaran ganti rugi tertuang dalam SK Sekretaris Daerah (Sekda) nomor 590/88/2014 tertanggal 13 Desember 2014 mengenai bentuk dan besaran ganti rugi parsial tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.

“Kami menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Salatiga untuk meminta keadilan terkait ganti rugi. Kami meminta diberikan ganti rugi sesuai dengan nilai riil yakni Rp 1,5 juta per meter persegi,” terang Yakub Adi Krisanto SH, kuasa hukum para pemilik lahan saat bertemu dengan Radar Semarang, kemarin siang (9/2).

Gugatan telah dilayangkan ke PN pada 2 Februari lalu. Kemarin (9/2), telah memasuki sidang kedua yang membahas tentang replik, jawaban termohon mengenai gugatan. Yakub menandaskan jika dalam regulasi, ada yang menyebutkan jika pemberian nilai harus disesuaikan dengan nilai riil yang ada di lingkungan tersebut. “Tetapi ini sangat jauh,” imbuh Yakub.
Disinggung mengenai peluang untuk bisa memenangi gugatan tersebut, Yakub menandaskan yakin bisa memenangi gugatan. Dia berharap majelis hakim melihat persoalan yang diajukan ini dengan dasar keadilan.

Sementara itu, kuasa hukum tergugat yang diwakili oleh Wiryawan SH, Galang Yustian Permana SH, Alfred MS Rahantoknam SH dan Priyo Pujono menandaskan jika gugatan yang diajukan kabur. PN Salatiga dinilai tidak berwenang memeriksa dan mengadili permasalahan yang diajukan para pemilik lahan tersebut.

Kuasa hukum juga kaget saat para pemilik lahan yang menyebutkan jika musyawarah dengan tim pengadaan tanah yang dilakukan sebanyak tiga kali, namun oleh para pemilik lahan disebutkan hanya sosialisasi bukan musyawarah. Termasuk juga adanya data bahwa lahan di sekitar lokasi dijual dengan harga Rp 600 ribu per meter tidak disertai bukti akta jual beli. “Kami menolak semua dalil,” tegas kuasa hukum tim. (sas/ida)