2016, Digelar Pilkada Serentak

270

LEMPONGSARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng memastikan jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak akan digelar pada Februari 2016 mendatang. Sebanyak 18 kabupaten/kota di Jateng bakal menghelat pesta demokrasi tersebut. Dua wilayah yang menyusul menggelar pilkada adalah Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Grobogan.

”Jadi akan ada 18 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada di semester pertama 2016. Diketahui AMJ (akhir masa jabatan) Kabupaten Pemalang pada 24 Januari 2016, dan Kabupaten Grobogan pada 13 Maret 2016,” ungkap Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo.

Meski diperkirakan mengalami penambahan daerah, Joko mengklaim tidak akan ada kendala yang berarti. Menurutnya, tahapan pilkada yang selama ini telah dipersiapkan tetap dilanjutkan sembari menunggu keputusan final dari DPR RI. ”Regulasi masih jalan, rancangan teknis juga jalan,” katanya.

Ditambahkan, kemungkinan revisi itu akan lahir UU Pilkada. Oleh karenanya, seluruh regulasi yang telah disusun tinggal menyesuaikan waktunya. Adapun penganggaran yang dilaksanakan dapat diubah dalam pembahasan APBD Perubahan. ”Anggaran tetap diskemakan diatur dalam dana cadangan multiyears,” terang Joko.

Joko menegaskan, nantinya KPU RI akan mengeluarkan surat edaran daerah mana yang akan menyelenggarakan pilkada. Sehingga jika telah diputuskan maka kabupaten/kota yang akan mengajukan anggaran bisa secepatnya dianggarkan oleh masing-masing wilayah. ”Kami juga yakin dari Kementerian Dalam Negeri juga akan mengeluarkan surat terkait anggaran itu,” tandasnya.

Seperti diketahui, Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI menyepakati tujuh poin yang harus dimasukkan dalam revisi UU Pilkada. Poin yang paling krusial adalah waktu pelaksanaan yang sebelumnya dijadwal 2015 mundur menjadi Februari 2016. Salah satu pertimbangannya, jika pilkada tetap dilaksanakan pada 2015 akan ada banyak kepala daerah yang dirugikan karena masa jabatannya terpotong. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam undang-undang.

Poin revisi lainnya adalah menghapus tahapan uji publik dan digantikan dengan seleksi internal parpol. Waktunya cukup lama yakni enam bulan. Selain itu, ambang batas kemenangan parpol dalam pilkada dipangkas menjadi 25 persen dari sebelumnya 30 persen. Hal ini untuk efisiensi dan menjamin pilkada tidak sampai dua putaran. (fai/aro/ce1)