Mantan Sekretaris Disdik Didakwa Korupsi Rp 293,81 juta

224

SEMARANG- Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Soesetijo menjalani sidang perdananya kasus bantuan program pengadaan subsidi hardware dan software pembelajaran SMP tahun 2011, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jumat (30/1).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Wonogiri, Yunaida Kiswandari Muslika didampingi Anas Rustamaji mendakwa Soesetijo telah melanggar pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Selain itu, melanggar passl subsider yaitu pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Yunaida di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto.

Yunaida menjelaskan, Soesetijo selaku mantan sekretaris Dinas Pendidikan Wonogiri sudah ditahan penyidik sejak Oktober 2014. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bantuan program pengadaan subsidi hardware dan software pembelajaran SMP tahun 2011 dari APBN pada Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp 1,271 miliar.

Soesetijo diduga turut serta merugikan keuangan negara senilai Rp 293,81 juta dari total nilai proyek. Kerugian tersebut berdasarkan audit kerugian yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah.

Dia menyebutkan, 41 SMP penerima bantuan tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Setiap sekolah menerima dana Rp 31 juta dari program tersebut. Oleh Soesetijo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, pihak sekolah disuruh memakai jasa rekanan yang ditunjuk olehnya. “Dalam pelaksanaan pengadaan seperti laptop, LCD, dan komputer di 41 SMP di Wonogiri, barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi,” jelasnya.

Yunaida menambahkan, kasus yang menyeret mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Wonogiri ini merupakan rangkaian atas penetapan tersangka lain yaitu pihak rekanan, Bayu Handono selaku Direktur CV Permata Tujuh. Bayu sudah diputus bersalah oleh majelis hakim dalam sidang terpisah.

“Seharusnya pengadaan itu dilakukan swakelola oleh masing-masing sekolah. Karena tidak punya sertifikat, akhirnya mereka diperintah terdakwa menggunakan jasa rekanan yang disetirnya,” terangnya.

Atas dakwaan tersebut, Soesetijo kemudian langsung menyatakan tidak perlu menanggapi dakwaan jaksa tersebut dan meminta majelis hakim untuk melanjutkan persidangan ke pembuktian. “Langsung ke pembuktian saja, Yang Mulia,” ucap Soesetijo
Ketua majelis hakim langsung menyatakan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari keterangan saksi-saksi. Sidang akan kembali digelar pekan depan. (mg21/ton)