Minta TPU Sendiri

256

GUBERNURAN – Para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) di Jawa Tengah sepertinya mulai mendapat angin segar. Sebab, dalam menjalankan laku mereka saat beribadah mendapat dukungan dari Pemprov Jateng.

Hal itu terungkap pasca pertemuan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Indonesia (MLKI) di kantor Gubernur Jateng, Senin (12/1). Presidium MLKI Pusat, Naen Suryono mengatakan, pihaknya sengaja menemui Gubernur Jateng untuk membahas masalah-masalah terkait para penghayat kepercayaan. Di antaranya kasus penolakan penguburan jenazah warga Kabupaten Brebes atas nama Daodah beberapa waktu lalu.

Selain itu, mereka juga berharap gubernur memerintahkan kepada kepala daerah di bawahnya untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penghayat kepercayaan. ”Salah satunya setiap kecamatan harus memiliki tempat pemakaman umum (TPU) bagi warga penghayat kepercayaan,” terangnya.

Naen menegaskan hal tersebut sangat penting bagi mereka yang selama ini belum mendapat keadilan dan pengakuan dari berbagai pihak. Menurutnya, jumlah para penghayat kepercayaan di Indonesia sangat banyak mencapai 15 juta orang. Sedangkan di Jawa Tengah sekitar 750 ribu hingga 2 juta jiwa. ”Sebenarnya mereka itu ada hanya saja tidak menampakkan diri,” imbuhnya.

Ia berharap Gubernur Jateng dapat memberikan ruang dan menfasilitasi segala kegiatan mereka. Tidak hanya dalam menjalankan ibadah, tetapi juga dalam hal pendidikan, pemakaman, perkawinan, penyumpahan, dan juga mendapatkan KTP. ”Saat ini masih ada anggota kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak bisa dilantik menjadi pegawai lantaran tidak ada janji sumpah bagi penganut kepercayaan,” terang pria yang juga menjadi ketua Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) Pusat ini.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta MLKI untuk memberikan definisi yang jelas terkait kepercayaan terhadap Tuhan YME. Sehingga masyarakat dapat memahami tentang laku-laku para penghayat kepercayaan tersebut. Selain itu, mereka juga disarankan untuk ikut ambil bagian dalam Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB). ”Kami siap menfasilitasi dan turut serta dalam penyelesaian permasalahan hak-hak sipil,” ujar Ganjar. (fai/ric/ce1)