Pembangunan RSUD Dilelang Ulang

195

SEKAYU – Kontraktor yang mengerjakan gedung paru dan jantung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ketileng Semarang, dipastikan tak mampu merampungkan proyek tersebut. Pihak kontraktor yakni PT Ghories sampai saat ini hanya mampu mengerjakan 27 persen pembangunan gedung paru dan jantung RSUD Kota.

”Kami meminta kontraktor pembangunan gedung paru dan jantung RSUD Kota Semarang yang tidak mampu menyelesaikan tugasnya tersebut, didenda sekaligus diberi sanksi blacklist,” kata anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Imam Mardjuki dalam rapat antara Komisi D dengan pihak RSUD Semarang, Kamis (8/1).

Dalam pembangunannya proyek senilai sekitar Rp 6,6 miliar tersebut, sudah terbayar senilai Rp 1,7 miliar. Sesuai perjanjian kontrak antara pihak rumah sakit dan pihak kontraktor, seharusnya gedung tersebut rampung dikerjakan pihak kontraktor pada 10 Desember 2014 lalu.

Imam menambahkan, hal itu sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) 47 tahun 2012 tentang pengelolaan dana badan layanan umum, pihak kontraktor dikenai denda dan di-blacklist. Pasalnya, tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan pembangunan gedung berlantai dua itu.

Padahal, katanya, jika pembangunan tersebut tidak segera diselesaikan berisiko mangkrak. Akibat kelalaian ini, pihak kontraktor didenda senilai sekitar Rp 300 juta. ”Saat ini, masih ada anggaran sekitar Rp 4,5 miliar. Sementara ini, dikembalikan ke kas daerah, namun bisa diambil kembali untuk biaya kesehatan. Bisa juga untuk meneruskan pembangunan gedung jantung dan paru RSUD mendatang. Langkah selanjutnya, melakukan redesign dan budgeting kembali untuk meneruskan pembangunan gedung tersebut,” jelasnya.

Terpisah, Direktur RSUD Kota Semarang, Susi Herawati mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan lelang ulang dalam waktu dekat ini. Karena itu, pembangunan gedung dua lantai tersebut harus segera terealisasikan.

”Pembangunan awal ditargetkan selesai Desember tahun 2014, karena terjadi masalah, kami akan melakukan lelang ulang. Lelang ulang dijadwalkan pada Februari dan ditargetkan terselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan agar fasilitas umum tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat,” katanya. (ewb/ida/ce1)