Butuh Pelatihan dan Doktrinisasi

276

SUNTIKAN Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencapai Rp 1 miliar, jika salah penganggaran atau keliru, bisa dituding sebagai koruptor. Apalagi masih ada beberapa desa yang belum paham betul soal administrasi.

“Karena itulah, Pemkab setempat harus memberikan pelatihan dan doktrinisasi agar para kepala desa mudeng prosedurnya,” kata Anggota Komisi A DPRD Jateng Fraksi Gerindra Sriyanto Saputro kepada Radar Semarang, kemarin.

Menurutnya, membuat laporan atau pertanggungjawaban tidak terlalu rumit. Tapi butuh kejelian untuk mendata pengeluaran secara detil. Karena itu, masing-masing desa perlu diberi pemahaman mendalam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mengingat dana yang digelontorkan sangat banyak, Sriyanto khawatir, justru digunakan untuk hal-hal yang kurang penting. Memang tak melulu harus pembangunan desa. Bantuan itu bisa dialokasikan untuk menekan angka pengangguran juga.

“Tidak harus untuk pembangunan infrastuktur. Kalau tiap tahun isinya pembangunan, nanti malah tidak imbang. ADD ini dikucurkan agar desa tersebut berkembang dan mandiri, sehingga warga setempat tidak perlu susah-susah mencari rezeki ke kota,” paparnya.

Pihaknya juga mengingatkan agar gelontoran dana ini tidak overlaping dengan bantuan-bantuan lain seperti dari Pemprov atau PNPM. Sekilas, semuanya tampak sama. Faktor itulah yang mungkin menjebak kepala desa keliru mengalokasikan anggaran mereka.

Yang penting, kata Sriyanto, ada kesiapan mental dulu. Pasalnya, ada beberapa desa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan bantuan Pemprov yang hanya senilai Rp 100 juta saja, apalagi yang Rp 1 miliar. “Semoga saja pemkab di masing-masing daerah bisa segera menyosialisasikan, agar program ini berjalan seperti semestinya,” harap Sriyanto.

Perkara kesiapan mental juga dianggap fatal oleh Anggota Komisi A DPRD Jateng Fraksi PPP Masruhan Syamsuri. Menurutnya, hingga detik-detik akhir tahun kemarin, masih ada beberapa desa yang belum menuntaskan SPJ. “Alasan mereka karena alat bukti atau kwitansi pembelanjaan belum sepenuhnya dikumpulkan. Pertanggungjawaban inilah yang menjadikan mereka menjadi tersangka penyalahgunaan anggaran,” jelasnya.

Kesiapan mental menerima dana besar juga harus diperkuat. Rp 1 miliyar bisa saja menggoyahkan iman pengurus desa. “Yang tadinya memang tidak ada niat korupsi, jadi tergoda karena melihat dana sebesar itu. Apalagi belum paham betul pengalokasiannya. Belum lagi banyak bengkok milik kepala desa yang kini sudah tidak produktif,” imbuhnya.

Senada dengan Sriyanto, Masruhan mengimbau agar ada pelatihan di masing-masing kabupaten sebelum pencairan ADD. Terutama soal kedetilan pembelanjaan hingga barang murah sekalipun. “Selain itu, diharapkan masyarakat setempat ikut mengawasi sehingga ada pencegahan tindak penyelewengan dana,” pungkasnya. (mg16/ida)