Klaim Selamatkan Rp 1,4 Miliar

301
KAMPANYE : Kajari Demak Nur Asiyah SH didampingi Kasi Pidsus Dody SH dan Kasi Intel Agung Prabowo SH membagikan stiker peringatan anti korupsi kepada peziarah dan anak sekolah di depan Masjid Agung Demak, kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)
 KAMPANYE : Kajari Demak Nur Asiyah SH didampingi Kasi Pidsus Dody SH dan Kasi Intel Agung Prabowo SH membagikan stiker peringatan anti korupsi kepada peziarah dan anak sekolah di depan Masjid Agung Demak, kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)

KAMPANYE : Kajari Demak Nur Asiyah SH didampingi Kasi Pidsus Dody SH dan Kasi Intel Agung Prabowo SH membagikan stiker peringatan anti korupsi kepada peziarah dan anak sekolah di depan Masjid Agung Demak, kemarin. (Wahib pribadi/radar semarang)

DEMAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak selama 2014 ini berhasil menyelamatkan uang negara dari penanganan kasus korupsi senilai Rp 1.438.824.328 (Rp 1,4 miliar). Terbesar dari kasus korupsi pengadaan seragam pegawai negeri sipil (PNS) senilai Rp 353 juta dengan terpidana dari rekanan CV Ganesha, Priyo Sanjoyo, warga Semarang.

Selebihnya, dari penanganan kasus korupsi lainnya. Kajari Demak, Nur Asiyah SH mengungkapkan, selama setahun terakhir ini, pihaknya telah melakukan penyelidikan 4 perkara korupsi, kemudian 4 perkara dalam penyidikan, 5 perkara dalam proses penuntutan di pengadilan serta melakukan eksekusi atau penahanan 9 orang, termasuk mantan Bupati Demak Endang Setyaningdyah. Dari jumlah penahanan itu, 6 orang diantaranya telah selesai menjalani sidang dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrahct). Sedangkan, 3 perkara lainnya dalam proses persidangan.

Selain itu, pihak kejaksaan juga telah menerima sekitar 30 hingga 50 pengaduan dari masyarakat terkait kasus korupsi. Paling banyak soal APBDes. “Selebihnya pengaduan untuk dinas atau instansi di lingkungan Pemkab Demak,” ujar Kajari Nur Asiyah SH didampingi Kasi Pidsus Dody SH dan Kasi Intel Agung Prabowo SH di sela peringatan Hari Anti Korupsi, kemarin.

Kajari menambahkan, dari 4 perkara yang diselidiki, 2 perkara diantaranya tidak cukup bukti. Yakni, laporan kasus dugaan korupsi penyimpangan APBDes Desa Undaan Kidul, Kecamatan Karanganyar dan APBDes Desa Prigi, Kecamatan Kebonagung. Sementara, kasus yang dominan dan kini dalam pengembangan penyidikan terus adalah pembangunan talud di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung. “Ada 4 berkas dan 5 tersangka. Kita masih menunggu hasil kerugian negara dari BPKP,” ujarnya.

Sedangkan, kasus yang dalam penuntutan antara lain, kasus pinjam dana APBDes Desa Jung Pasir, Kecamatan Wedung dengan terdakwa Fahrudin dan kasus korupsi jalan Menco-Babalan, Kecamatan Wedung dengan terdakwa Susi Sulistyowati. Lainnya, kasus pembangunan Afour Sayung dengan tersangka Mas’udi dari DPUPPE dan Andi S selaku PPK. Kejaksaan juga masih mengejar bekas pegawai BPR BKK Wonosalam, Sugiarto. Yang bersangkutan hingga kini masih menjadi buronan kejaksaan terkait kasus korupsi senilai Rp 6,3 miliar di BKK Wonosalam.

Petugas kejaksaan masih kesulitan menangkap Sugiarto termasuk saat istrinya melahirkan sekalipun, pelaku sempat diintai petugas tapi tidak segera muncul. “Untuk kasus retribusi Pelabuhan Morodemak dan bedah rumah di Sayung masih dalam penyelidikan,” katanya.

Kajari Nur Asiyah mengungkapkan, dalam menangani kasus korupsi membutuhkan tenaga esktra. Karena itu, tidak heran jika para penyidik bertugas hingga tengah malam bahkan sampai subuh tiba. “Meski berjuluk Kota Wali. Tapi, bukan berarti tidak ada kasus korupsi. Justru, di Kota Wali ini godaannya lebih banyak,” ujar Kajari sembari tertawa lepas.

Kajari menilai, kendala menangani korupsi selain menguras tenaga juga berat di ongkos. Sebab, biaya untuk mengurus kasus biasanya lebih besar dibandingkan anggaran yang ada. Apalagi, bila ada yang buronan tentu butuh biaya tambahan. “Mestinya, kalau korupsinya di bawah Rp 50 juta tidak perlu dilimpahkan. Karena itu, kita tangani perkara yang di atas Rp 50 juta,” jelasnya. Hanya saja, dari pihak kepolisian perkara korupsi di bawah nilai itu ternyata tetap ditangani dan dilimpahkan ke kejaksaan. Bahkan, korupsi dengan nilai kerugian Rp 7,3 juta pun ditangani. (hib/ric)