Tinggal 10 Hari, Baru 26 Persen

139

SEMARANG – Target 60 persen pembangunan gedung paru dan jantung di RSUD Ketileng Kota Semarang, yang dijanjikan pelaksana proyek PT Ghories hingga 10 Desember, dipastikan tidak terpenuhi. Pasalnya, waktu yang tinggal 10 hari ke depan, progres pembangunan baru 26 persen.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) RSUD Ketileng, dr Sarwoko mengatakan sampai sejauh ini progres pembangunan gedung paru dan jantung di RSUD Ketileng baru mencapai 26 persen. ”Semula kami prediksi bisa mencapai 35-40 persen, itu pun meleset. Apalagi target 60 persen, jelas tidak terpenuhi,” ungkapnya kepada Radar Semarang, Minggu, (30/11) kemarin.
Pembangunan gedung paru dan jantung di RSUD Ketileng memang terus berlangsung. Hanya saja pihaknya menilai pembangunan terkesan lambat dengan alasan peralatan pembetonan belum ada.

”Pembetonan kemarin menggunakan alat molen kecil. Tadinya hanya ada satu alat, kemudian ditambah menjadi 2 alat lagi. Padahal sebelumnya menjanjikan 5 alat molen kecil. Selain itu, janjinya dalam mengerjakan penambahan waktu dan penambahan tenaga juga tidak maksimal. Pekerjaan hanya selesai pada pukul 22.00 saja,” terangnya.

Lantaran capaian progres yang tidak maksimal dan tidak sesuai harapan ini, pihaknya sudah mengeluarkan surat teguran sebanyak 4 kali kepada PT Ghories. Selain itu, pihaknya juga sudah mengeluarkan surat peringatan sebanyak 2 kali.
”Empat surat teguran dan dua surat peringatan. Bahkan pelaksana proyek berjanji juga mau memasang lift. Namun dengan tegas saya tolak. Karena percuma kalau dipasang belum bisa difungsikan,” tegasnya.

Meskipun demikian, pihaknya terus mendesak pelaksana proyek supaya menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena ini sudah menjadi tanggung jawabnya yang tertuang dalam kesepakatan perjanjian. ”Harus dikerjakan dan diselesaikan. Tidak ada alasan lagi. Sudah tanggung jawab pelaksana proyek. Bagaimanapun caranya,” tegasnya.

Pihaknya menambahkan, yang telah mengeluarkan surat teguran tidak hanya dari PPKom saja. Namun pengawas proyek dari PT Edisa juga mengeluarkan sebanyak 7 kali teguran. ”Jadi setiap minggu saya rapatkan bersama untuk evaluasi. Dalam rapat, pelaksana juga menyatakan membuat jadwal ke depan dan target 3,5 persen setiap harinya. Namun kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan,” paparnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, HM Rukiyanto menyayangkan pihak PT Ghories yang hanya menyelesaikan pekerjaan dengan batas kemampuan 60 persen. Sebab, dalam perjanjian pihak pelaksana harus menyelesaikan pekerjaan 100 persen. ”Saya tidak setuju kalau hanya dikerjakan 60 persen saja. Sebelumnya dalam perjanjian sanggup menyelesaikan 100 persen,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya terus mendorong supaya pembangunan itu terus dikerjakan dan diselesaikan paling tidak pada bangunan yang paling rawan korupsi. ”Paling tidak lantai dasar gedung dan atap gedung harus selesai. Ini untuk menghindari hal-hal yang rawan korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono menyayangkan terhadap pelaksana proyek yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK). ”Harusnya pelaksana pekerjaan dikenai denda dan sanksi pidana, karena tidak sesuai target,” tegasnya. (mg9/ida/ce1)