Perlu Regulasi Standardisasi Lebar Gang

436

KONDISI akses jalan masuk permukiman yang sempit menjadi salah satu kendala penanganan bencana. Seperti saat ingin menangani peristiwa kebakaran, mobil pemadam tidak bisa menjangkau lokasi karena gang yang terlalu sempit. Hal itu membuat penanganan menjadi tidak bisa optimal. Karena itu, Pemkot Semarang melakukan kajian terkait standardisasi pembangunan akses masuk permukiman.

Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto, standardisasi lebar gang atau akses permukiman memang perlu karena untuk evakuasi dan penanggulangan bencana yang bersifat penanganan. Hanya saja, standardisasi itu memungkinkan diterapkan untuk permukiman yang belum begitu tertata atau permukiman baru. Untuk yang sudah ada atau sudah lama sulit dilakukan.

”Seperti di wilayah Semarang Tengah, Semarang Barat, dan yang memiliki kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan. Tapi, harus ada perbaikan regulasi yang mengatur akses untuk menuju titik-titik tertentu,” terangnya kepada Radar Semarang kemarin.

Untuk membuat regulasi standardisasi akses permukiman tersebut, lanjut Wachid, perlu koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antardinas terkait, seperti Dinas Bina Marga, Dinas Kebakaran, Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP), dan instansi terkait lainnya.
”Tentu mulai sekarang antar-SKPD harus merancang sebuah sistem terkait dengan jalan atau akses menuju terjadinya bencana, ini sangat penting, karena selama ini belum ada standardisasi. Harus ada sinkronisasi kebijakan dinas-dinas terkait untuk membuat master plan kebijakan standardisasi,” ujarnya.

Legislator dari Fraksi PAN ini menambahkan, ke depan untuk daerah yang masih longgar (penduduk belum padat), seperti Genuk, Tembalang, Gunungpati, Ngaliyan, Tugu, Mijen, dan daerah lainnya, perlu rancangan akses masuk permukiman yang ideal.

”Perlu dirancang sejak awal mumpung belum menjadi permukiman padat dan penataannya ditentukan sendiri tanpa campur tangan pemerintah,” katanya.

Diakui Wachid, saat ini memang sudah ada regulasi penanganan bencana. Namun perda tersebut dirasa masih luas, belum mengatur secara spesifik, utamanya standardisasi akses permukiman.

”Memang sudah ada tapi perlu didetailkan lagi dengan menjabarkan bencana itu apa saja termasuk penanganannya. Termasuk standardisasi menuju titik-titik bencana. Apakah nanti dalam bentuk perwal (peraturan wali kota) atau diperdakan, yang penting ada regulasi itu,” tandas Ketua DPD PAN Kota Semarang itu.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso. Sejauh ini memang belum ada regulasi yang mengatur mengenai standardisasi gang kampung. Diakuinya, masih banyak gang kampung yang ukurannya terlalu sempit, sehingga ketika ada bencana, seperti kebakaran, orang meninggal, dan bencana alam lain, mobil penanganan bencana seperti mobil pemadam kebakaran, ambulans, sulit menjangkau lokasi, sehingga penanganannya tidak bisa optimal.

Standardisasi gang, menurut dia, sangat penting ketika ada penanganan sebuah bencana. Pihaknya berharap pemkot melakukan penataan permukiman, utamanya standardisasi akses gang atau jalan masuk. ”Kalau diterapkan untuk permukiman atau kampung yang lama, saya rasa sangat sulit, karena kampung tersebut lahannya terbatas. Tapi masih memungkinkan jika standardisasinya untuk gang atau akses utama masuk ke wilayah kampung tersebut, artinya yang dari jalan utama masuk ke kampung tersebut,” terang legislator asal Partai Gerindra ini.

Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota Semarang Sarwo Edi menyatakan, selama ini memang belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik standardisasi pembangunan akses masuk permukiman.

”Standar itu belum ada, biasanya di masing-masing kampung dalam pembangunan berdasar kesepakatan. Antisipasi hal-hal seperti itu (penanganan bencana) biasanya tidak terpikirkan,” katanya.

Menurut Sarwo Edi, standardisasi gang itu memang perlu dilakukan. Karena bisa mendukung penanganan bencana agar lebih optimal. ”Saya pikir itu perlu, apalagi daerah padat penduduk yang memang rawan,” ujarnya.

Regulasi tersebut bisa digunakan untuk permukiman yang memang belum tertata atau permukiman baru. ”Kalau untuk permukiman lama, saya rasa sulit. Pasti banyak kendala, utamanya pembebasan lahannya untuk dilebarkan. Pembebasan lahan untuk pelebaran jalan raya saja sulit, apalagi ini kampung. Tapi ini jadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama,” tandas Sarwo Edi yang berharap ada perda inisiatif dari dewan yang mengatur tentang standardisasi lebar gang. (zal/aro/ce1)