Pemkab Kesulitan Memantau TKI

166

UNGARAN – Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Semarang ke luar negeri melalui penyalur dari luar daerah menyulitkan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan. Akibatnya keberadaan TKI asal Kabupaten Semarang sulit terdeteksi. Keberadaan TKI baru akan terdeteksi ketika terjadi permasalahan hukum atau musibah.

Menurut Bupati Semarang, Mundjirin, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) berkewajiban mengawasi dan melindungi warganya yang berada di luar negeri. Sehingga Dinsosnakertrans selalu melakukan pantauan dan pengawasan rekrutmen dan penyaluran serta membantu ketika ada permasalahan. Namun yang terjadi belakangan ini banyak TKI asal Kabupaten Semarang yang melakukan pendaftaran untuk menjadi TKI di daerah lain. ”Yang menyulitkan kami adalah ketika warga Kabupaten Semarang mendaftar menjadi TKI di daerah lain. Sehingga kami kesulitan melakukan pantauan dan pengawasan,” tutut Bupati, Jumat (14/11) kemarin.

Bupati mencontohkan seperti kasus TKI Satinah. Keberangkatannya tidak diketahui oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang, karena berangkat dari luar Kabupaten Semarang. Keberadaan Satinah baru diketahui setelah ada masalah. Bupati berharap jika memang ada warga Kabupaten Semarang yang akan bekerja ke luar negeri dapat menggunakan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Sehingga akan memudahkan pemantauan dan pengawasannya. ”Persoalannya para calon TKI hanya memilih mana yang mudah dan cepat memberangkatkan mereka, meski PJTKI ini berasal dari luar daerah. Seperti ibu Satinah yang berurusan hukum di Arab, awalnya kita tidak tahu kalau yang bersangkutan warga Kabupaten Semarang. Kita tahu dia berasal dari sini setelah ada masalah,” tegas Mundjirin.

Direktur PJTKI Hidah Jaya, Endar Susilo mengatakan, PJTKI yang memiliki rekomendasi rekrutmen dapat merekrut tenaga kerja dari daerah mana pun. Kendati demikian, para TKI tetap dapat terpantau ke mana negara tujuannya bekerja. Proses rekrutmen calon TKI juga harus melalui sejumlah mekanisme yang sudah ditentukan dan harus memenuhi standar yang ditentukan. (tyo/zal/ce1)