Tamzil Minta Sekda Kudus Diperiksa

297

MANYARAN – Mantan Bupati Kudus periode 2003–2008, M. Tamzil, yang kini menjadi terdakwa kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sarana dan prasarana (sarpras) pada Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Kudus 2004–2005 meminta supaya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus tahun 2004 dan anggota dewan setempat turut diperiksa. Sebab, mereka juga dinilai ikut terlibat dalam pengalokasian anggaran dan persetujuan kerja sama dengan Abdul Gani selaku Direktur CV Gani and Sons dalam pengadaan sarpras tersebut.

Hal itu diungkapkan Tamzil saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam sidang lanjutan atas perkaranya yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (27/10). Selain Tamzil, eksepsi juga diucapkan oleh tim penasihat hukum terdakwa yang terdiri atas Adi Susanto, Tarwo Hari, dan Slamet Riyadi.

Tamzil membeberkan, keterlibatan Sekda terkait pada penyusunan APBD dan APBD Perubahan 2004. Sebagai ketua panitia penyusun APBD atau APBD Perubahan, kata dia, Sekda berperan atas dimasukkannya alokasi dana sarpras karena itu memang menjadi wewenangnya. Sementara keterlibatan pimpinan dan anggota dewan terkait pada persetujuan mereka atas kerja sama antara dirinya dengan pihak rekanan.

”Dalam hal ini saya hanya pengambil kebijakan dan tidak memiliki kewenangan menganggarkan. Oleh karena itu, tidak tepat jika saya didudukkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab,” jelasnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono.

Ditambahkan Tamzil, sebenarnya pihaknya pernah meminta penyidik pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah yang menangani kasusnya untuk memanggil Sekda dan anggota dewan sebagai saksi. Namun permintaan itu tidak pernah dikabulkan penyidik hingga akhirnya perkara tersebut masuk ke pengadilan. ”Atas tidak dilibatkannya mereka, kami menilai dakwaan JPU tidak lengkap,” katanya.

Penasihat hukum terdakwa, Adi Susanto, dalam eksepsinya menyatakan selain tidak lengkap, surat dakwaan JPU juga tidak cermat. Sebab, di dalamnya terdapat penulisan hasil audit kerugian negara yang dinilai tak jelas karena menyebutkan adanya nilai kerugian berbeda dengan audit BPKP Jateng. Oleh karena itu, dakwaan JPU dinilai tidak memenuhi ketentuan dan harus ditolak.

”Atas hal itu, kami memohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa cacat hukum, melanggar HAM dan tidak sah serta batal demi hukum. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak dalam harkat dan martabat sebagai terdakwa,” terang Adi Susanto.

Atas eksepsi tersebut, majelis hakim memerintahkan JPU untuk membuat tanggapan. Majelis hakim memberi waktu satu pekan untuk menyiapkannya. Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada Senin (3/11) dengan agenda tanggapan atas eksepsi. (fai/aro/ce1)