Empat Fraksi Pilih Walk Out

202
SIDANG PARIPURNA: Beberapa anggota dewan dari KMP memilih walk out dalam sidang paripurna pembentukan alat kelengkapan, Selasa kemarin (21/10). (MIFTAHUL A’LA/RADAR SEMARANG)
SIDANG PARIPURNA: Beberapa anggota dewan dari KMP memilih walk out dalam sidang paripurna pembentukan alat kelengkapan, Selasa kemarin (21/10). (MIFTAHUL A’LA/RADAR SEMARANG)
SIDANG PARIPURNA: Beberapa anggota dewan dari KMP memilih walk out dalam sidang paripurna pembentukan alat kelengkapan, Selasa kemarin (21/10). (MIFTAHUL A’LA/RADAR SEMARANG)

GEDUNG BERLIAN – Rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan DPRD Jateng yang digelar Rabu (22/10) berjalan alot dan cukup panas. Empat dari delapan fraksi menolak mengirimkan nama-nama untuk mengisi komisi dan memilih walkout.

Empat fraksi itu adalah Fraksi Gerinda (11 anggota); Fraksi PKS (10 anggota), Fraksi Golkar (10 angota) dan Fraksi PAN (8 anggota). Keempat fraksi ini berdalih rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan terlalu dipaksakan. Pasalnya, surat undangan baru diterima masing-masing fraksi Selasa (21/10) pukul 16.00.

Meski diwarnai aksi walk out empat fraksi, namun rapat paripurna masih tetap dilanjutkan. Mulai pembentukan komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah serta badan kehormatan.

Sementara itu, dalam pantauan Radar Semarang, sejak dimulai sidang paripurna pukul 09.00, sejatinya suasana sudah mulai memanas. Terutama dengan keputusan Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri atas Fraksi Gerinda, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS yang tidak mengirimkan nama anggota ke komisi-komisi.

Ketua pimpinan DPRD Jateng, Rukma Setyabudi akhirnya memutuskan menskors rapat selama 30 menit mulai pukul 11.00. Sejumlah fraksi mulai melobi fraksi KMP agar bisa mengirimkan nama-nama ke komisi. Tapi lobi itu gagal dan akhirnya rapat molor dan baru dimulai pukul 15.00.

Begitu dibuka, sidang lanjutan sudah langsung dihujani interupsi dari berbagai anggota dewan. Dari KMP meminta agar sidang ditunda atau mereka memilih walk out. Tapi dari kubu Indonesia hebat menginginkan tetap dilanjutkan karena sudah quorum. Dalam sidang ini, dari 100 anggota dewan sebanyak 88 datang dan sisanya 12 bolos. Atas kesepakatan sidang kembali diskors 15 menit untuk mengambil jalan musyawarah.

”Sidang diskorsing dan saya ingin pimpinan fraksi membahas kesepakatan menyelesaikan alat kelengkapan dewan dengan musyawarah,” kata Rukma Setyabudi.

Usai skorsing kedua inilah, empat fraksi memutuskan untuk walk out karena sidang tetap dilanjutkan. Diawali dengan fraksi Gerinda, PAN, kemudian disusul Golkar. Sedangkan Fraksi PKS sudah tidak terlihat saat skorsing yang pertama.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi mengatakan bahwa skorsing dilakukan atas kesepakatan bersama. Ia secara tersirat menyayangkan empat fraksi yang belum mengirimkan nama untuk mengisi komisi. Padahal, dalam tatib mengirimkan nama-nama anggota untuk mengisi komisi merupakan kewajiban. ”Ini kan untuk kebersamaan dan masa depan Jawa Tengah. Atas keputusan anggota sidang, maka rapat tetap dilanjutkan,” katanya.

Anggota Fraksi Gerinda, Sriyanto Saputro menegaskan bahwa partainya memang belum mengirimkan nama-nama yang bakal mengisi komisi. Partai berdalih, jika rapat paripurna terlalu mendadak dan dipaksakan. ”Surat dari Setwan baru kami terima Selasa (21/10) sekitar pukul 16.00. Kok tiba-tiba langung paripurna, ada apa ini,” katanya.

Pelaksanaan rapat paripurna terkesan mendadak dipaksakan. Ia menegaskan, berdasarkan rapat musyawarah sebelumnya mestinya harus ada jeda waktu usai pengiriman surat dari Setwan. Sesuai kesepakatan masing-masing komisi bakal diisi 19 anggota dewan. ”Untuk menentukan nama itu, kan butuh waktu. Kalau masalah siap atau tidak, kami siap. Ini hanya masalah asas kepatutan,” tambahnya.

Anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PAN, Achsin Ma’ruf mengaku kecewa dengan keputusan pimpinan yang melanjutkan rapat paripurna. Padahal berdasarkan pasal 62-70 tata tertib (Tatib) DPRD Jateng sudah diatur jelas, pembentukan komisi dan anggota di dalam komisi 19 anggota. Empat fraksi walk out, secara otomatis komisi tidak terisi penuh.

”Kami yang belum mengirimkan nama untuk mengisi komisi, ada alasannya karena waktu memang mepet. Penentuan siapa yang mengisi harus ada musyawarah di internal partai, tidak asal mengirim,” katanya.

Ia menambahkan, mestinya paripurna ditunda diberikan kesempatan empat fraksi untuk mengirimkan anggota ke komisi-komisi. Fraksi PAN menegaskan penetapan alat kelengkapan dewan tidak sah. Sebagai upaya, akan dilakukan langkah hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut. ”Tatib sudah disepakati bersama dan itu buku saku pedoman bagi dewan. Gawe tatib yo mestinya dilaksanakan, jangan melenceng,” tambahnya. (fth/ida/ce1)