Ganjar Siap Kumpulkan Bupati/Wali Kota

245

GUBERNURAN – Lambannya pembebasan lahan tol Bawen-Solo membuat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo gerah. Orang nomor satu di Jateng itu siap turun tangan. Ganjar mengaku akan segera mengumpulkan bupati/wali kota yang daerahnya dilewati jalur tol untuk membantu pembebasan lahan.

Ganjar mengatakan, secara resmi dirinya belum mendapat laporan soal kesulitan tim pembebasan tanah (TPT) dan kemungkinan molornya pembangunan jalan tol. Namun jika berita itu benar, dirinya akan turun tangan. Ganjar akan mengajak Bupati Semarang, Bupati Boyolali, dan Wali Kota Salatiga untuk membantu proses pembebasan tanah. ”Sampai sekarang belum melapor ke saya, kalau melapor ya kita akan bantu untuk percepatan. Teman-teman para bupati wali kota yang dilalui jalan itu juga sudah sepakat membantu,” katanya.

Gubernur yakin kesulitan itu hanya dalam kaitan meyakinkan masyarakat. Persoalannya adalah pada cara pendekatan dan penjelasan untuk membuat masyarakat mengerti. ”Cuma butuh penjelasan dan pendekatan secara kekeluargaan. Masyarakat sudah rasional dan pasti memahami,” ujarnya. Politisi PDIP itu meminta TPT lebih keras dalam berusaha meyakinkan masyarakat.

Ketua TPT tol seksi Bawen-Salatiga Kementerian Pekerjaan Umum, Heru Budi Prasetya mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014. Isinya, jika pembebasan tanah belum selesai pada akhir 2014, masih diberi toleransi hingga akhir 2015. Syaratnya, hingga akhir 2014 tanah yang sudah terbebaskan telah mencapai 75 persen.

Dijelaskannya, lahan yang sudah dibebaskan untuk seksi Bawen-Salatiga saat ini masih berkisar 20 persen. Wilayah seksi IV Kabupaten Semarang malah sama sekali belum ada yang terbebaskan. Sulitnya pembebasan lahan disebabkan masyarakat meminta harga lebih tinggi dari harga apraisal. ”Ada yang telah mematok harga tertentu. Ada juga yang tak mau jual karena tanahnya sudah turun-temurun,” katanya.

Anggota DPRD Jateng Hadi Santoso memprediksi proyek pembangunan Jalan Tol Bawen-Solo akan molor karena alotnya pembebasan lahan. Ia meminta panitia pengadaan tanah (P2T) segera menuntaskan tanah-tanah yang sudah disepekati harganya. Untuk yang belum sepakat, pendekatan persuasif harus lebh masif. Hadi mendapat informasi di Kecamatan Mojosongo, Boyolali, beberapa pemilih tanah mengeluhkan lambatnya pembayaran meskipun sudah ada kesepakatan harga ganti rugi sebelumnya. (ric/zal/ce1)