Pilih Pensiun dari Gubernur

1935
Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo

GUBERNUR Ganjar Pranowo merupakan salah satu yang tidak sepakat dengan UU Pilkada yang baru saja disahkan DPR RI. Atas ketidaksetujuannya itu, Ganjar lebih memilih pensiun dari gubernur.
”Kalau sistemnya nanti seperti itu, (Pilkada lewat dewan, Red) saya kalkulasi akan pensiun saja. Saya ini kan salah satu produk dari Pilkada langsung,” kata Ganjar.
Alasan Ganjar cukup beralasan, karena beberapa bulan terakhir, hubungan Ganjar sedang tidak akur dengan DPRD Jateng. Makanya Ganjar pesimistis bakal memenangkan Pilkada periode mendatang, jika dipilih oleh DPRD. ”Jika ada yang mengatakan saya masih bisa kembali terpilih menjadi Gubernur Jateng dengan sistem Pilkada melalui dewan, itu sangat irasional. Hanya teori ngayem-ngayemi saja,” imbuhnya.
Pasca pengetokan RUU Pilkada orang nomor satu di Jateng ini terus memantau perdebatan di media sosial. Seperti di Twitter, Facebook dan dunia maya lainnya. Dari pantauan itu, ia menegaskan, banyak masyarakat yang tidak happy melihat peralihan Pilkada dari rakyat dikembalikan ke dewan. ”Saya mencoba melihat kebatinan di masyarakat, ada kemungkinan akan ada gugatan ke MK,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku sedari awal sudah tidak sepakat dengan Pilkada lewat dewan. Sebab akan menghilangkan atau mengebiri peran sejumlah instansi. Terutama menghilangkan peran dari KPU, Panwaslu dan calon perorangan. Dengan Pilkada lewat dewan, tidak ada instansi yang mengawasi proses Pilkada.
Ganjar berharap agar dewan konsisten ketika sudah menggedok Pilkada yang dicabut dari tangan dewan. ”Jika Pilkada lewat dewan, bubarkan saja itu KPU dan Panwas, buat apa itu? Buang-buang uang,” tambahnya.
Anggota DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono menyambut baik keputusan DPR RI yang mengesahkan UU Pilkada melalui dewan. Keputusan itu diakuinya sudah melalui berbagai tahap prosedur yang panjang sebelum diketok. ”Kami mengikuti keputusan pusat, jika memang sudah disahkan ya diikuti dan dijalankan,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini berharap semua pihak tidak mudah terprovokasi dengan UU Pilkada yang baru saja disahkan. Meski melalui anggota dewan, ia yakin tetap melibatkan dan mengakomodasi semua aspirasi dari masyarakat. ”Saya berharap semua kalangan bisa menerima keputusan tersebut,” harapnya. (fth/ida/ce1)