Buruh Tuntut UMK Rp 1,8 Juta

272

BALAI KOTA – Kalangan buruh Kota Semarang yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) mendesak Wali Kota Semarang menyepakati usulan Upah Minimum Kota (UMK) 2015 sebesar Rp 1.890.414. Desakan itu disampaikan lewat unjuk rasa yang diikuti sekitar 500 buruh di depan Balai Kota Semarang, Jumat (26/9).
Dalam aksinya yang dimulai pukul 15.00 dan berakhir pukul 18.00 ini menutup Jalan Pemuda dengan kawalan ketat aparat kepolisian. Sehingga lalu lintas harus dialihkan ke jalur lainnya.
Para buruh juga membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan upah layak.
Aksi ratusan buruh ini didasarkan atas selesainya pembahasan upah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Namun tidak ada kata sepakat mengenai nilainya. Dari buruh, pengusaha, maupun pemerintah masing-masing memiliki nilai sendiri yang diusulkan kepada wali kota. Buruh mendesak agar wali kota memperhatikan usulan mereka dan mengabaikan yang lainnya.
Sebelumnya anggota Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah mengusulkan angka UMK 2015 sebesar Rp 1.663.000. Namun dari unsur pengusaha mengajukan sendiri Rp 1.485.000. Sementara buruh mengusulkan UMK 2015 ke wali kota sebesar Rp 1.890.000. Atas dasar tersebut, ratusan buruh ini mendesak kepada wali kota untuk menyetujui usulan UMK dari mereka.
”Karena (usulan UMK) dari unsur pemerintah dan pengusaha terjadi banyak kecurangan dalam melakukan survei kebutuhan hidup layak, dan banyak sekali terjadi politisasi dan penyimpangan,” kata Koordinator Lapangan Gerbang Kota Se­marang, Ahmad Zainuddin.
Buruh menuntut wali kota mengabulkan angka UMK 2015 versi mereka sebesar Rp 1.890.414. Hal bersumber dari KHL prediksi Desember 2014 yang menggunakan formula kenaikan rata-rata KHL pada Agustus dan September 2014.
”Formula penghitungan ini digunakan sejak 2005- 2013 di Kota Semarang sebagai dasar memutuskan UMK setiap tahunnya,” kata Koordinator Gerbang Kota Semarang, Heru Budi Utoyo.
Buruh juga menuntut wali kota untuk menolak rekomendasi angka UMK 2015 sebesar Rp 1.663.917 dari unsur pemerintah. Karena didapat dari mengubah angka KHL Agustus 2014 dan menggunakan formula tren untuk penghitungan KHL prediksi Desember 2014. ”Yang akan berdampak UMK 2015 kurang dari 100 persen KHL,” tegasnya.
Selain itu, buruh juga menuntut agar wali kota menolak rekomendasi angka UMK dari anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha (Apindo) karena dilakukan di luar sidang pleno Dewan Pengupahan pada tanggal 24 September. Pada saat itu mereka tidak mengajukan angka karena walk out.
Diketahui Apindo Kota Semarang mengusulkan UMK 2015 sebesar Rp 1.485.000 kepada wali kota. Apindo berharap wali kota tidak tergesa-gesa menyampaikan usulan UMK kepada gubernur, meski batas waktunya akhir September ini. ”Kami berharap ada titik temu antara besaran usulan UMK yang disampaikan pengusaha dan buruh,” terang Ketua Apindo Semarang Supandi.
Menurutnya, ada 5 item yang masih dipermasalahkan antara buruh dan pengusaha terkait KHL ini. Yakni masalah harga daging, sewa kamar, tarif listrik, tarif PDAM, dan tarif transportasi. Pihaknya meminta harga daging diambil rata-rata dari 3 jenis daging, tapi buruh minta harga tertinggi dari jenis daging tersebut. Sewa kamar pihaknya meminta ukurannya 3×4 meter sesuai yang sudah disepakati dalam voting. ”Tapi buruh tetap ngotot minta 3×5 meter, padahal lazimnya saja hanya 2×3 meter atau 3×3 meter,” terangnya.
Tarif listrik dan tarif PDAM, lanjut Supandi, pihaknya meminta tidak dihitung tersendiri, karena sudah masuk dalam sewa kamar yang digunakan buruh untuk kos. ”Kalau kos, tarif listrik dan air tentunya kan dibayar oleh pemilik kosnya,” katanya.
Sedangkan soal transport, pihaknya meminta sesuai surat keputusan wali kota dihitung dari tarif yang tertinggi, yaitu tarif Bus Rapid Transit (BRT) sebesar Rp 7.000. Tapi buruh meminta dinaikkan karena ingin memasukkan prediksi kenaikan BBM. ”Itu jelas tidak bisa, karena yang harus ongkos transportasi riil yang ada saat ini,” katanya.
Terkait usulan UMK yang sebesar Rp 1.485.000, menurutnya itu sudah ada kenaikan sebesar 4 persen daripada UMK yang berlaku saat ini. Itu pun masih bisa dikompromikan lagi asalkan masih dalam ranah yang realistis. Namun, usulan buruh yang meminta Rp 1.899.000 sangat besar karena kenaikannya hampir 20 persen. ”Kami juga menolak perhitungan dari pemerintah yang mencapai sekitar Rp 1.650.000, karena itu kenaikannya juga sudah mencapai sekitar 16-17 persen,” tandasnya.
Dia menegaskan, hasil survei KHL bulan Maret sampai September yang dilakukan bersama antara buruh, pengusaha dan pemerintah, masih di kisaran besaran UMK saat ini yaitu Rp 1.423.500. ”Karena itu, jika kenaikannya sampai Rp 1.650.000 atau Rp 1.899.000 terlalu besar,” imbuhnya.
Penentuan UMK 2015 saat ini berada di tangan wali kota. Untuk menetapkan menandatangani usulan upah dari dewan pengupahan unsur pemerintah, pengusaha, atau pekerja. Usulan UMK yang ditandatangani wali kota ini, akan menjadi dasar bagi Gubernur Jateng mengeluarkan surat keputusan penentuan UMK 2015 Kota Semarang.
Aksi buruh ini akhirnya membubarkan diri karena tidak ditemui oleh perwakilan dari Pemkot Semarang. Sebab seluruh pegawai dan pejabat Pemkot memang sudah pulang kerja.
Terpisah, Ketua Dewan Pengupahan Kota Semarang, Gunawan Satogiri membantah usulan UMK yang diajukannya merupakan usulan sepihak. Usulan yang disampaikannya sebesar Rp 1.663.917 atas nama Dewan Pengupahan. Menurutnya angka itu yang telah disetujui buruh dan pengusaha dalam rapat pleno melalui voting. ”Sesuai mekanisme yang ada, yang berhak mengajukan usulan UMK ke wali kota adalah Dewan Pengupahan, bukan buruh maupun pengusaha,” tegasnya. (zal/ida/ce1)