Pengusaha Wajib Bentuk Badan Hukum

305

BALAI KOTA – Pengusaha angkutan kota (angkota) di Kota Semarang sebaiknya bersatu dan membentuk badan hukum. Selain banyak keuntungannya, hal tersebut dinilai merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam undang-undang.
Hal itu diungkapkan pengamat transportasi umum dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Joko Setijowarno, Rabu (2/7). Menurutnya, dengan berbadan hukum, memudahkan pembinaan, pengawasan, dan pemberian subsidi atau insentif. ”Jadi sebaiknya bersatu membentuk badan hukum,” ujarnya.
Joko mengatakan, badan hukum yang dimaksud, paling mudah dengan membentuk koperasi. Pemkot Semarang hendaknya memfasilitasi dalam pembentukan itu. Angkutan umum wajib berbadan hukum, merupakan amanat UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ”Pemkot membantu memudahkan pembentukan koperasi, ada pembinaan berkelanjutan,” katanya.
Dengan berbadan hukum juga akan diperoleh sejumlah kemudahan lainnya. Seperti modal dari perbankan, pembelian onderdil kolektif, peremajaan, bahkan evaluasi trayek. ”Bahkan UU 22/2009 mengatur juga kewajiban adanya subsidi bagi angkutan umum,” katanya.
Angkot adalah bagian dari angkutan umum. Maka menurut Joko, jika pemerintah termasuk Pemkot Semarang tidak mengupayakan subsidi bisa dianggap melawan hukum. Apalagi kondisi angkot di Kota Semarang 90 persen sudah tak layak pakai. ”Sehingga penumpang makin menjauh,” tegasnya. Di samping tak layak pakai, masyarakat semakin jauh meninggalkan angkot juga karena tarifnya tak tentu.
Penasihat Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang Deddy Sudiardi mengaku mendukung usulan pembentukan badan hukum bagi para pengusaha angkutan umum tersebut. (zal/ton/ce1)