Siswa PKBM Kesulitan Mendaftar

473

Legalisir Piagam di Disdik Dikeluhkan

KALIWIRU – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik (PPD) 2014 tingkat SMA di Kota Semarang tak pernah lepas dari masalah. Pada hari ketiga kemarin, sejumlah lulusan kejar paket B (setingkat SMP, Red) dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang akan mendaftar di SMA maupun SMK Negeri harus melalui mekanisme yang ribet. Selain itu, para lulusan PKBM ini masuk calon peserta didik dari luar kota (LK). Padahal mereka adalah lulusan PKBM di Kota Semarang.

Ketua PKBM ANSA Nanang Fakhrudin mengatakan, proses PPD untuk siswa yang dinyatakan lulus dari PKBM hingga kini masih menjadi pertanyaan. Pasalnya, untuk melakukan pendaftaran ke sekolah formal, siswa PKBM harus melalui jalur pendaftaran luar kota yang kuotanya hanya 5 persen. Hal tersebut dikarenakan nama PKBM di Kota Semarang yang tercantum dalam website PPD hanya satu, yakni PKBM Tunas Melati. Padahal di Kota Semarang ini tercatat ada 40 PKBM.
”Ini kan aneh, seharusnya dalam PPD tersebut semua nama PKBM di Kota Semarang dapat muncul semua, agar siswa PKBM yang notabene siswa berasal dari pendidikan nonformal ketika mengisi asal sekolah tidak bingung,” kata Nanang kepada Radar Semarang, Rabu (25/6).
Nanang menyesalkan keterlambatan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang dalam meng-update data PKBM. ”Kadang sekolah, atau lembaga pendidikan kurang dapat informasi dari bagian data Dinas Pendidikan, seharusnya setiap awal tahun ajaran harus update informasi lembaga,” tuturnya.
Terkait lulusan PKBM yang ingin melanjutkan ke sekolah formal di luar Kota Semarang, menurutnya, juga belum melalui mekanisme yang jelas. Sebab, dalam lembar fotokopi ijazah, oleh Disdik Kota Semarang hanya diberikan stempel layaknya legalisir.
Ia mencontohkan, siswa PKBM ANSA atas nama Ahmad Yunus yang ingin melanjutkan ke sekolah formal di SMK Negeri 1 Batang hanya mendapatkan stempel legalisir, bukan surat rekomendasi. Ia khawatir, karena tidak diberikannya surat rekomendasi, nantinya siswa tersebut tidak dapat melanjutkan ke sekolah formal yang dituju.
”Bagaimana Disdik yang dituju bisa yakin jika hanya diberikan stempel seperti legalisir. Seharusnya dari Disdik Kota Semarang memberikan surat rekomendasi yang jelas, tidak hanya stempel legalisir,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah calon siswa yang melampirkan piagam prestasi ataupun sertifikat kegiatan untuk memperoleh poin tambahan ketika mendaftar ke sekolah tujuan diharuskan melegalisasi piagam tersebut ke Disdik Kota. Praktis, kemarin terjadi antrean calon siswa didampingi keluarganya yang akan legalisir di kantor Disdik. Sejumlah orang tua siswa mengeluh karena jumlah loket yang disediakan Disdik terlalu sedikit, padahal harus melayani legalisir siswa se-Kota Semarang.
Pantauan Radar Semarang kemarin, para orang tua maupun calon peserta didik berjubel di pintu loket legalisir. Salah satunya Vaya Bunga Puspita. Siswi SMP 30 tersebut harus menunggu selama 4 jam dalam proses pelegalisiran. ”Saya antre sejak pukul 07.00 pagi, saya datang diantar ibu,” keluh Vaya.
Vaya sendiri hendak melegalisasi piagam prestasi dari cabang olahraga pencak silat. ”Seharusnya, pihak disdik menyiapkan lebih banyak tempat legalisir agar peserta tidak terlalu lama menunggu dan berjubel di pintu loket. Kasihan jika harus menunggu lebih dari 2 jam,” katanya.
Yunita, siswi SMP Al Fatah Semarang juga mengeluhkan jumlah loket legalisir yang terlalu sedikit. ”Siswa se-Kota Semarang kan sangat banyak, kalau loketnya sedikit, kapan selesainya?” keluh Yunita.
Petugas loket legalisir Disdik Kota Semarang, Yuliatun, mengatakan, tiga loket yang disiapkan oleh Disdik Kota Semarang sudah lebih daripada cukup. Menurutnya, semua siswa yang hendak melegalisasi piagam maupun sertifikat sudah dapat diakomodasi dengan baik.
”Pertama, siswa harus ke bagian Dikdasmen, agar piagam yang akan dilegalisir dapat dinyatakan legalitasnya, baru ke pihak legalisir,” jelas Yuliatun.

Database Siswa Miskin

Terpisah, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Kota Semarang menganggap database siswa miskin tidak akurat. Database warga miskin (gakin) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) belum terintegrasi dengan Dinas Pendidikan.
Hal tersebut mencuat dalam Focus Group Discussions (FGD) tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Beasiswa Pendidikan Kota Semarang, yang diselenggarakan oleh Pattiro dan Koalisi Masyarakat Peduli Anggaran (Kompak’s) Kota Semarang.
Divisi Pelayanan Publik Pattiro Semarang, Wahyuni Lasniah, membeberkan, dalam diskusi tersebut mencuat besaran anggaran beasiswa Rp 19,616 miliar, tetapi database warga miskin selain KIM (Kartu Identitas Miskin) dari Bappeda Kota Semarang belum terintegrasi dengan data dari Dinas Pendidikan dan sekolah.
”Bappeda melalui musrenbang menyebarkan form untuk mendata berapa siswa tidak mampu yang ada di Kota Semarang. Sedangkan Dinas Pendidikan mendata melalui pengajuan siswa tidak mampu melalui sekolah negeri atau swasta bulan Februari-Maret periode anggaran sebelumnya,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, siswa dan orang tua siswa tidak mengetahui syarat dan sumber beasiswa. Sementara ada sekolah-sekolah  tertentu (oknum) meminta siswa membuat SKTM dan syarat-syarat tertentu untuk syarat beasiswa tapi siswa tidak mengetahui tindak lanjutnya. ”Bahkan tidak ada pengumuman secara tertulis yang memungkinkan orang tua siswa tahu. Sehingga siswa dan orang tua siswa tidak mengetahui cara mengakses beasiswa,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya mengusulkan bahwa pendataan siswa miskin baik yang masuk di database maupun di luar database harus melalui musrenbang. Pihaknya juga meminta Bappeda meningkatkan hasil dari musrenbang melalui revisi petunjuk teknis musrenbang, yakni sosialisasi mekanisme musrenbang dan pendataan hingga di rembuk warga, dan penggantian formulir isian ada. ”Data itu nanti disinkronkan dengan database warga miskin untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan sebagai data tunggal siswa tidak mampu,” katanya.
Pattiro dan Kompak’s juga meminta Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait sumber, syarat, dan cara mengakses beasiswa di masing-masing sekolah baik melalui diskusi dan sarana-sarana sosialisasi. ”Misal melalui poster, pamflet, dan stiker. Kami juga meminta sosialisasi kartu KIM dilakukan secara masif ke warga melalui kelurahan, RW dan RT,” tandasnya.
Kasubid Sosial Budaya Bappeda Kota Semarang Didik Wibowo mengatakan, dalam PPD, calon siswa miskin yang sudah pasti mendapat rekomendasi adalah pemegang KIM. Karena pemegang KIM merupakan warga miskin yang telah masuk dalam database. Pihaknya belum bisa memastikan apakah pemegang SKTM bisa digunakan untuk mempermudah pelayanan di dunia pendidikan. Sebab, SKPD yang bersangkutan akan mengacu pada database pemkot. Namun pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada dinas teknis dalam hal ini Dinas Pendidikan.
”Untuk pendidikan sesui perwal PPD, warga miskin yang direkomendasi adalah yang memegang KIM, KPS (kartu perlindungan sosial) versi BPS, pemegang Jamkesmas, dan PKH (program keluarga harapan) dari pusat. Empat pemegang itu bisa digunakan untuk mendapatkan fasilitas atau keringanan dalam pendidikan. Tapi, kalau untuk SKTM saya belum tahu bisa atau tidak, karena saat rapat dulu, empat kartu itu yang bisa digunakan untuk mendapatkan kebijakan keringanan pendidikan,” terangnya. (mg1/zal/aro/ce1)