Surat Jamwas Buktikan Penghentian

212

Gugatan MAKI ke Kejati
 
KRAPYAK – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengaku dapat membuktikan adanya penghentian penyidikan tersebut. Bukti itu bisa mementahkan pernyataan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah yang menyatakan masih terus menyelidiki mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani terkait dugaan korupsi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar,  
Presidium MAKI, Boyamin Saiman menjelaskan, bukti penghentian penyidikan tersebut adalah adanya surat perintah dari Inspektur IV pada Bidang Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Arnold BM Angkow. Dalam surat tersebut, Kejagung memerintahkan Kejati Jateng untuk mencari bukti asli atas dugaan pemalsuan surat barang bukti yang dilaporkan tersangka kepada Polda Jateng. ”Secara materiil atau substansi sudah berhenti. Surat (alat bukti asli) tidak ada. Polisi juga tidak menemukannya. Ini kan sudah menunjukkan dihentikan,” kata Boyamin, Jumat (20/6).
Atas dasar itulah, ia kemudian mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Kejati Jateng dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Dalam gugatan tersebut, MAKI menuntut keduanya membayar ganti rugi sebesar Rp 18,4 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan total kerugian negara lantaran proses penyidikan dihentikan. ”Kami punya salinan dokumen sebagai buktinya. Soal nomor suratnya masih rahasia. Kami akan beberkan dalam persidangan,” ungkapnya.
Boyamin menambahkan, beberapa waktu yang lalu MAKI bersama dengan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) juga melaporkan kasus tersebut kepada KPK. Hal ini dilakukan lantaran penanganan yang dilakukan oleh Kejati dinilai berbelit-belit. Surat supervisi itu sudah dikirimkan KPK ke Kejati tertanggal 14 Mei 2014. ”Adanya supervisi itu pastinya Kejati harus lebih serius,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng Eko Suwarni membantah adanya penghentian pemeriksaan terhadap mantan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar tersebut. Menurutnya, pemeriksaan masih terus berjalan. ”Belum ada informasi penghentian perkara. Karena kasusnya memang masih ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Disinggung mengenai adanya surat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kejati terkait penanganan kasus tersebut, Eko tidak membantah. Menurutnya, supervisi oleh KPK merupakan hal yang biasa dalam pengembangan sebuah kasus. ”KPK hanya menanyakan sejauh mana perkembangan penanganannya di Kejati. Bagi kami tidak masalah karena kami hanya buat laporan ke sana,” jelasnya. (fai/ton/ce1)