Kinerja SKPD Tak Optimal

116

TEMANGGUNG — Nyaris semua SKPD di lingkungan Pemkab Temanggung, menjadi sorotan sejumlah komisi DPRD setempat.
Dewan menilai, kinerja SKPD tak optimal. Banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, empat komisi DPRD, meminta agar pada tahun berjalan— dan ke depannya— Pemkab melakukan langkah terukur untuk perbaikan kinerja.
Sorotan dari sejumlah komisi, muncul pada sidang paripurna DPRD Temanggung, dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung 2013 di DPRD Temanggung, Jumat (13/6) pagi kemarin.
Komisi A DPRD Temanggung menemukan tiga SKPD—
Dispenduk Capil, Bagian Pemum Setda dan Kantor Kesbangpol— banyak program dan kegiatan yang tidak terlaksana. Atau, muncul sisa anggaran dengan persentase anggaran yang cukup tinggi dari yang telah diusulkan sebelumnya.
”Di antaranya tentang penyediaan barang, jasa, pengelolaan sistem, pengadaan tanah, serta intelijen daerah,” sentil Ketua Komisi A, Masfufah.
Sementara di komisi B, sorotan utama dialamatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Bapermades. Persoalan ditemui pada munculnya sisa anggaran dengan nominal yang diajukan, selisih perhitungan atas pekerjaan yang dihitung oleh BPK serta sisa honorarium.
Program yang ditangani, antara lain, pembangunan jalan, pengembangan Posong, pemberian makanan anak sekolah, dan program PNPM Mandiri.
”Juga ada lebih perhitungan atas pekerjaan yang dihitung oleh BPK dan telah dikembalikan ke kas negara,” kata Ketua Komisi B, Sarwoyo.
Dinas Pendidikan dan RSUD Djojonegoro Temanggung juga tidak lepas dari sorotan. Komisi D menemukan anggaran yang tidak bisa direalisasikan, yang bersumber dari DAK. Antara lain, pengadaan alat laboratorium IPA SMA (bantuan gubernur) dan pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah.
Untuk RSUD Djojonegoro, ditemukan pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari bantuan Gubernur Jawa Tengah senilai Rp 3 miliar, tidak terserap. Hal itu terjadi karena ketidaksinkronan persepsi antara pimpro dengan user tentang spesifikasi barang.
Juga adanya anggaran senilai Rp 2,9 miliar dari pembangunan Poliklinik dan rawat inap paru dan kelengkapannya, yang bersumber dari DBHCHT. Total anggaran Rp 5,8 miliar.
”Agar hal ini secepatnya dicari jalan keluar dan cepat terealisasi agar bisa digunakan sesuai kebutuhan. Untuk rehab ruang kelas 3 untuk segera dilaksanakan agar memenuhi kebutuhan bedah di RSUD yang sangat mendesak,” tandas Ketua Komisi D, Erda Wachyudi. (zah/lis/ce1)