Bupati ”Disentil” Sejumlah Fraksi

232

TEMANGGUNG — Bupati Temanggung, Bambang Sukarno mendapat protes dari sejumlah fraksi. Politisi PDI Perjuangan tersebut dinilai minim koordinasi dengan kalangan dewan.
Hal itu membuat DPRD kesulitan untuk mengikuti kebijakan yang diambil eksekutif. Terkait hal itu, kalangan DPRD mendesak agar Bupati Bambang Sukarno lebih koordinatif. Sehingga legislatif dan eksekutif bisa berjalan beriringan.
”Beberapa program pembangunan yang bersumber dari pusat, utamanya yang memerlukan dana pendampingan, FPKB memandang bahwa program tersebut masih minim koordinasi antara eksekutif dan legislatif,” kata anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Masfufah.
FPKB, kata Masfufah, berharap agar di masa mendatang, koordinasi antara eksekutif dan legislatif bisa diintensifkan, mulai perencanaan hingga pelaksanaan.
Hal senada disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat, melalui juru bicaranya, Muh Taryono. Demokrat menilai, Pemkab mengambil kebijakan sepihak, tanpa koordinasi terlebih dulu dengan legislatif. Sikap tersebut, berpotensi terjadinya hubungan tak dinamis antara Pemkab dengan DPRD.
”Kami meminta agar kegiatan yang berasal dari tugas pembantuan pusat, sebaiknya, sebelum diusulkan, untuk dikoordinasikan terlebih dahulu kepada dengan pihak legislatif. Meski tidak menggunakan APBD, namun hal tersebut berkaitan dengan penggunaan aset daerah.”
Diberondong protes sejumlah fraksi, Bupati Bambang Sukarno meminta maaf atas lemahnya koordinasi. Ia menjelaskan, apa yang dilakukan pihaknya, pada dasarnya, upaya untuk memberikan yang terbaik bagi Temanggung, di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki.
”Kami memahami bahwa anggaran yang kami miliki terbatas. Setelah saya dilantik, saya bolak-balik ke Jakarta untuk mencari bantuan dari pusat. Mohon maaf jika saya kurang koordinasi. Ke depan, akan saya perbaiki kembali,” janji Bupati Bambang.
Bambang menjelaskan, hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, pihaknya mengklaim memperoleh sejumlah anggaran cukup besar untuk membangun Temanggung.
Antara lain, anggaran untuk pembangunan rusunawa, pelurusan jalur tengkorak Sigandul (Kledung), pelebaran jalan, dan pembuatan ruang terbuka hijau.
”Hal itu kami lakukan semata-mata agar Temanggung lebih maju dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.” (zah/isk/ce1)