Penggunaan Nama Pribadi Salahi Aturan

207

Dugaan Korupsi APBD Rembang
 
MANYARAN – Persidangan kasus dugaan korupsi dalam penyertaan modal APBD Rembang tahun 2006-2007 pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dengan terdakwa Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (14/5). Kali ini dengan agenda pemeriksaan saksi ahli, pakar hukum perdata Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Benny Riyanto.
Dalam penjelasannya, Benny secara tegas menyatakan bahwa dalam pengelolaan dan pendataan aset milik PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) telah bermasalah. Terbukti, aset perusahaan tersebut tidak menggunakan nama perusahaan melainkan nama pribadi. ”Meskipun itu nama direkturnya sendiri,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto.
Lebih lanjut Benny menegaskan bahwa secara normatif hal tersebut telah menyalahi aturan. Jika menggunakan nama pribadi tentu akan mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Misalnya besaran pajak karena antara pribadi dan perusahaan tidak sama. ”Apa pun risikonya, aset perusahaan harus atas nama perusahaan,” imbuhnya.
Keterangan tersebut diungkapkan Benny menanggapi pertanyaan JPU yang menyatakan adanya beberapa aset milik PT RBSJ yang menggunakan nama pribadi dalam status badan hukumnya. Salah satunya adalah sertifikat tanah yang saat ini digunakan untuk pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang diatasnamakan Direktur PT RBSJ Siswadi.  
Seperti diketahui, Salim diduga menyalahgunakan dana APBD tahun 2006/2007 dalam pendirian dan pengelolaan modal usaha pada PT RBSJ. Dalam kasus ini, negara dirugikan sekitar Rp 4,1 miliar. Kerugian itu dihitung atas hilangnya keuntungan Rp 1,8 miliar dan penggunaan modal Rp 2,3 miliar dari PT RBSJ untuk pembelian tanah atas nama PT AHK, salah satu perusahaan terdakwa.
Orang nomor satu di Kabupaten Rembang tersebut didakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dakwaan subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (fai/ton/ce1)