Kandidat Pimwan Bersaing

171

100 Anggota DPRD Jateng Ditetapkan

LEMPONGSARI — Sejumlah nama calon anggota dewan terpilih dari partai politik (parpol) peraih suara signifikan diprediksi akan menjadi pimpinan DPRD Jateng periode 2014-2019. Sejumlah parpol mulai mengutak-atik nama calon pimpinan dewan (pimwan) dan ketua fraksi yang akan ditempatkan di Gedung Berlian. Ini dilakukan setelah kemarin (13/5) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng menetapkan nama-nama anggota dewan terpilih dalam pemilu legislatif (pileg) 2014 lalu. Praktis, persaingan antarkandidat pimwan pun dipastikan bakal seru.
Lima kursi pimwan di DPRD Jateng sendiri dipastikan akan diisi PDIP, PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar dan PKS. Sejumlah nama diprediksi akan bersaing ketat menjadi pimwan. Dari PDIP, nama yang menguat di antaranya Bendahara DPD Jateng, Rukma Setyabudi, Wakil Ketua DPD Alwin Basri, dan Wakil Ketua DPD Nuniek Sri Yuningsih. Dari PKB, nama yang menguat adalah Wakil Sekretaris DPW PKB Jateng Sukirman, Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat, dan Henri Wicaksono yang dikenal dekat dengan Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Chudlori.
Partai Gerindra kemungkinan besar akan mencalonkan Agus Priyadi sebagai pimwan mengingat posisinya saat ini adalah Sekretaris DPD Jateng. Nama lain yang juga berpeluang adalah incumbent Heri Pudyatmoko. Sedangkan Golkar diprediksi akan mengajukan RA Kusdilah karena faktor senioritas. Nama lain yang berpeluang adalah mantan Bupati Semarang Siti Ambar Fatonah. Adapun kandidat kuat Pimwan dari PKS adalah Ahmadi yang juga Sekretaris DPW Jateng. Selain itu ada Hadi Santoso yang juga Ketua Bappilu PKS Jateng.
Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih saat dikonfirmasi masih enggan membuka nama-nama yang akan diajukan menjadi pimwan. Menurutnya, usulan tersebut akan dikirim ke DPP. ”Biasanya kami mengusulkan satu nama untuk Ketua Fraksi dan dua nama untuk Pimwan,” katanya.
Pertimbangan yang digunakan dalam usulan di antaranya jumlah suara, senioritas, maupun masuk dalam struktur partai.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputro menyatakan, pihaknya belum sama sekali melakukan usulan. ”Kami saat ini sampai tingkat bawah masih fokus pada pemenangan pilpres. Tentu usulan nanti kami ajukan ke DPP. Tidak mungkin DPD menetapkan sendiri,” ujarnya.
Suara Terbanyak
Sementara itu, rapat pleno terbuka KPU Jateng yang menetapkan jumlah kursi dan anggota dewan Selasa (13/5) kemarin digelar di kantor KPU Jateng Jalan Veteran. Hasilnya tidak ada yang mengejutkan, karena setiap partai sudah mengantongi nama-nama caleg jadi dari penghitungan suara yang dilakukan.
PDIP meraih suara terbanyak dan mendudukkan 27 legislator. Disusul PKB dengan 13 kursi, Partai Gerindra dengan 11 kursi, PKS dan Partai Golkar masing-masing 10 kursi, Partai Demokrat 9 kursi, PAN dan PPP masing-masing 8 kursi, serta Partai Nasdem 4 kursi. ”Tiga partai tidak dapat kursi, yakni Hanura, PBB dan PKPI,” kata Ketua KPU Jateng Joko Purnomo.
Dia mengatakan, dari data yang ada sebanyak 36 caleg terpilih merupakan incumbent. Sementara 64 sisanya adalah muka baru. Sedangkan caleg perempuan terpilih sebanyak 23 orang, atau tidak mencapai 30 persen. Meski demikian, jumlah itu lebih besar dibanding dewan periode 2009-2014 yang hanya 16 orang.
Yang menarik, dari 100 anggota DPRD Jateng periode 2014-2019, peringkat tiga besar yang memperoleh suara terbanyak dipegang oleh caleg perempuan dari PDIP. Untuk peringkat pertama ditempati Irna Setiawati dari dapil X  dengan 155.180 suara. Sedangkan peringkat kedua dan ketiga ditempati caleg petahana, masing-masing Nuniek Sri Yuningsih dari dapil V dengan meraih 147.674 suara, dan Ayuning Sekar Suci dari dapil IV dengan 120.790 suara. ”Ketiganya yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilu ini,” kata Joko Purnomo.
Joko mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang masuk. ”Namun yang saya dengar gugatan yang masuk MK dari calon anggota DPD RI asal Jateng, Bu Poppy Dharsono. Apakah gugatan itu ditindaklanjuti atau tidak tergantung MK, ada waktu 3 hari untuk melengkapi berkas,” tandasnya.
Poppy yang memperoleh suara 487.360 secara resmi mengajukan gugatan ke MK Senin (12/5) lalu. Menurut Poppy, proses demokrasi oleh KPU sangat tidak transparan dan penuh kecurangan. ”Karena hingga saat ini sebagai peserta, saya tidak dapat mengakses langsung form C-1,” ujar Poppy saat mengadu di MK. (ric/aro/ce1)