28 KK Korban Longsor Terancam Diusir Warga

134

KAJEN — Sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah itu kiranya tepat untuk menggambarkan nasib 150 warga atau 28 kepala keluarga (KK), Desa Bojongkoneng, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan.
Setelah rumah mereka pada akhir Februari 2014 lalu, roboh tertimpa longsor, kini rumah pengungsian yang dibangun di atas lahan milik warga desa setempat, harus segera dibongkar. Sebab, pemilik tanah menagih uang pembelian tanah.
Pascamusibah longsor, 28 KK membangun rumahnya kembali di atas lahan milik warga, dengan berlantai tanah dan dinding seng bekas drum.
Atap menggunakan kain terpal bantuan warga Kota Pekalongan. Mereka menempati rumah yang jauh dari kata layak.
Sutejo, 42, warga Desa Bojongkoneng RT 10 RW 03, Kecamatan Kandangserang, mengatakan, 28 KK terpaksa harus menempati lahan warga. Sebab, Pemerintah Desa Bojongkoneng tidak bisa menyediakan lahan relokasi.
Menurut Sutejo, pemilik lahan bersedia menyerahkan tanahnya untuk digunakan warga korban longsor, karena adanya janji dari pihak desa. Sebelumnya, pihak desa menjanjikan bakal mengupayakan bantuan untuk pembayaran lahan.
”Ada 3 lahan milik Haji Kasto, Haji Sono dan Tarmuji, yang lahannya digunakan oleh 28 KK korban longsor,” ungkap Sutejo.
Sutejo menyampaikan, setelah tak ada kepastian dari pihak desa soal bantuan dana relokasi, sepekan lalu, pemilik tanah menagih uang pembelian lahan.
”Pemilik lahan sudah berulang kali menagih dan akan mengusir warga korban longsor, jika sampai Juli mendatang, tidak juga membayar lahan yang ditempati,” kata Sutejo, yang mengaku berulang kali ditagih Haji Sono, selaku pemilik lahan.
Dikonfirmasi hal itu, Haji Sono, warga Desa Bojongkoneng membantah dirinya menagih uang lahan yang digunakan oleh warga korban longsor.
Ia mengklaim hanya mengingatkan, bahwa batas akhir pembayaran lahan hingga Juli mendatang. ”Jadi, bukan untuk mengusir, hanya mengingatkan saja.”
Kades Bojongkoneng, Ali Behad membenarkan bahwa 28 KK korban longsor tanah pembatas Desa Bojongkoneng dengan Desa Lor Agung, membeli tanah warga secara pribadi, tanpa bantuan dari mana pun. Besarannya, Rp 200 ribu per meter.
Ali mengatakan, 28 KK tersebut, sudah diusulkan pihak desa ke Pemprov Jateng untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta per KK.
”Usulan ke Gubernur Jawa Tengah, sudah saya sampaikan sejak Februari lalu. Namun, hingga kini, belum ada tanggapan. Padahal, setiap hari warga korban longsor selalu nagih ke saya, untuk bayar lahan yang ditempati sekarang.”
Ali menyesalkan, sikap Pemkab Pekalongan yang tidak memberikan bantuan bahan bangunan dan uang untuk membangun kembali rumah-rumah warga korban longsor.(thd/isk/ce1)