Tak S1, 16 Guru TK Gagal Lolos

368

SRAGEN – Sekitar 16 guru PNS yang mengajar TK dan SD di Sragen, dipastikan tidak akan bisa tersertifikasi karena terganjal gelar pendidikan. Tepatnya, ke-16 guru TK itu belum sarjana.
Mereka rata-rata lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atau Kursus Pendidikan Guru (KPG) TK setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kepala Seksi (Kasi) PTK Pendidikan Dasar Bidang PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, Sutarman, mengatakan, mereka yang belum sarjana, kemungkinan besar tidak akan tersertifikasi.
Sebab, mulai 2014 ini, aturan wajib guru tersertifikasi harus lulus S1. Sebelumnya, mereka telah diberi waktu hingga tiga kali untuk mengikuti seleksi guru sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) hingga tiga kali. Namun, tidak lolos.
Sutarman menambahkan, sebenarnya syarat wajib guru sertifikasi sudah lulus S1. Namun, beberapa tahun lalu, masih ada kelonggaran. Sehingga mereka yang belum lulus S1 dan berusia di atas 50 tahun, bisa mengikuti PLPG. Pendataan calon peserta sertifikasi juga dilakukan manual sehingga masih ada toleransi.
Untuk tahun ini, pendataannya dilakukan sistem online. Sehingga yang tidak sesuai dengan syarat administrasi, tidak bisa diproses lebih lanjut.
”Sebanyak 16 guru gugur dan tidak bisa ikut sertifikasi lagi. Mereka sudah kami beri waktu hingga tiga kali seleksi dan tidak lolos juga. Ya, hal itu sudah kami sosialisasikan lebih awal biar mereka tidak terlalu kecewa.”
Sutaman melanjutkan, dari 8.000-an guru PNS di Sragen, tersisa sekitar 1.600 guru yang belum tersertifikasi. Mereka yang belum lolos, bakal diusulkan untuk mengikuti PLPG tahun ini.
Ia mengklaim, angka ketidaklulusan sertifikasi guru PNS di Sragen cenderung mengalami penurunan. Pada 2012 lalu, jumlah guru PNS yang tidak lolos sertifikasi sekitar 250 orang. Nah, pada tahun ini, jumlahnya mengalami penurunan menjadi 67 orang.
”Ini merupakan sebuah kemajuan. Artinya, antusiasme para guru terhadap sertifikasi ini cukup bagus. Mereka semakin bersemangat agar bisa lolos sertifikasi.”
Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Dian Wahyuni, membenarkan bahwa S1 memang menjadi syarat wajib guru PNS. Mulai 2015, mereka yang belum lulus S1, tidak akan mendapatkan jatah tunjangan. (jpnn/isk/ce1)