Pasar Gratis Masih Tarik Ulur

105

TEMANGGUNG—Kendati telah melakukan pertemuan khusus antara pedagang, Pemkab dan DPRD Temanggung di Pendopo Pengayoman, Kamis (30/1) malam, sejauh ini belum ditemukan titik temu terkait penerapan harga pada Pasar Temanggung Permai (eks Plasa Temanggung) yang akan menjadi pasar percontohan. Pedagang menuntut agar kios dan los digratiskan, sementara Pemkab menyikapi sebaliknya.
Ketua Perwakilan Pedagang Plasa (Wapesa), Chibrodin, mewakili pedagang lainnya menuntut agar Pemkab Temanggung memberikan bebas biaya kepada para pedagang terkait rencana penempatan kembali Plasa Temanggung (Pasar Temanggung Permai) sebagai pasar percontohan pascarenovasi.
Tuntutan bebas biaya sendiri didasari bahwa pembiayaan renovasi tersebut merupakan dana hibah dari Kementerian Perdagangan senilai Rp 6 miliar. Dengan demikian, para pedagang meminta agar tidak lagi ada beban selama menempati pasar tersebut nantinya. “Kami sudah studi banding ke daerah-daerah yang pasarnya dana hibah, termasuk Kebumen, dan mereka digratiskan,” katanya.
Bupati Temanggung, Bambang Sukarno mengatakan sejauh ini telah merumuskan daftar harga kios dan los yang disediakan di Pasar Temanggung Permai. Harga maksimal dan minimal telah ditentukan berdasarkan zonasi dan luasan bangunan. “Sudah kami rumuskan dan kami sosialisasikan kepada para pedagang,” ujarnya.
Ia mengatakan, penerapan harga terdapat perbedaan antara pedagang lama dan pedagang baru. Pedagang lama akan dikenakan tarif pembayaran sebanyak 80 persen dari harga dasar dan pedagang baru membayar penuh harga kios atau los yang akan ditempati. “Harus ada perbedaan dalam penerapan harga antara yang baru dan yang lama,” katanya.
Ia mengatakan, untuk tuntutan yang diajukan para pedagang, yakni penempatan secara gratis pasar tersebut, pihaknya belum mengambil keputusan. Sebab, untuk memutuskan hal tersebut perlu dilakukan pembahasan panjang yang melibatkan SKPD terkait dan lembaga legislatif. “Kami harus ada pertemuan dulu dengan eksekutif dan legislatif,” paparnya.
Ketua Komisi C DPRD Temanggung, Slamet, mengatakan, wewenang penuh atas hal tersebut berada di tangan Pemkab. Sebab, penerima bantuan hibah dari Kementerian Perdagangan untuk pembangunan pasar tersebut ditangani oleh Pemkab. “Sudah ada perda yang mengatur bahawa kebijakan atas hal tersebut menjadi wewenang Pemkab,” tuturnya.
Ia menyarankan, agar pengambilan keputusan terkait hal tersebut harus dilakukan secara adil tanpa membebani pedagang, tetapi pada sisi lain juga tidak merugikan anggaran daerah. “Dibuat yang seimbang saja yang saling tidak merugikan,” terangnya. (zah/lis)