Jalan Tembus Terganjal 7 Bidang

273

BALAI KOTA — Meski dana pembangunan jalan tembus Jalan Kartini hingga Jalan Gajah sudah dialokasikan 100 persen, namun pelaksanaan pembangunannya tidak bisa 100 persen. Karena sampai saat ini masih ada sejumlah bidang tanah warga yang belum terbebaskan.
”Anggaran pembangunan fisik sudah dialokasikan Rp 14 miliar oleh Dinas Bina Marga Kota Semarang. Tapi masih ada beberapa bidang tanah yang belum terbayarkan atau terbebaskan. Tapi itu tidak masalah, pengerjaan akan tetap berjalan dengan melewati bidang yang belum terbebaskan,” kata Kepala Dinas Bina Marga Kota, Iswar Aminnudin, kepada Radar Semarang, kemarin (16/1).
Menurut Iswar, masih ada 7 bidang yang belum terbayarkan. Sementara dalam APBD murni 2014 tidak mengalokasikan anggaran untuk pembayaran ganti rugi tujuh bidang tersebut. Rencananya baru akan dianggarkan dalam APBD perubahan 2014.
”Jadi pengerjaan akan dilanjutkan pada 2015 setelah tujuh bidang terbebaskan. Sebenarnya kalau tujuh bidang ini selesai, dengan anggaran Rp 14 miliar bisa diselesaikan di tahun ini,” jelas Iswar.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pembangunan jalan tembus Kartini-Gajah, Sukardi menjelaskan ada 10 bidang yang belum terbayarkan, tiga di antaranya sudah sepakat dan sisanya masih dalam pengkajian. ”Yang belum sepakat masih perlu dikaji ulang. Karena mereka masih meminta harga tinggi,” katanya.
Kabid Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga ini menambahkan, pemkot sebenarnya sudah bisa mengambil langkah konsinyasi, karena persentase pembebasan sudah mencapai 90 persen. ”Dari hasil evaluasi, ternyata secara keseluruhan hanya 100 bidang, sisanya fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Dari jumlah tersebut sekitar 90 bidang sudah terbayarkan,” ujarnya.
Anggaran pembebasan tahun 2013 sebesar Rp 51 miliar hanya terserap sekitar Rp 23 miliar. ”Kami sebenarnya sudah ingin menempuh konsinyasi di pengadilan, tapi karena kemarin waktunya pendek, akhirnya dana tersebut dimasukkan ke dalam khas daerah,” imbuhnya.
Namun pihaknya tetap akan menempuh jalur konsinyasi jika dalam perubahan anggaran nanti warga tidak juga sepakat. Dalam perubahan akan mengalokasikan dana Rp 2,5-3 miliar untuk tujuh bidang tersebut. ”Memang dalam APBD murni ini tidak dianggarkan, karena waktu itu kami yakin selesai semua. Ternyata masih ada yang bermasalah. Tapi kalau sampai anggaran perubahan tidak terserap karena warga tidak sepakat, terpaksa akan menempuh konsinyasi,” tandasnya. (zal/ida/ce1)