Usulkan Pemberhentian Susilo

250

22 Anggota DPRD Kabupaten Magelang

MUNGKID—Sebanyak 24 anggota DPRD Kabupaten Magelang mengusulkan pemberhentian ketua definitif Susilo SPt ke Gubernur Jawa Tengah melalui rapat paripurna di Hotel Artos Aero Wisata, kemarin. Meski tak memenuhi kuorum hasil paripurna itu diserahkan ke Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan persetujuan.
”Untuk pemberhentian pimpinan DPRD, mekanisme yang dilaksanakan memang harus penuhi forum. Sesuai ketentuan tata tertib DPRD, kalau rapat paripurna tidak kuorum maka ditunda dua kali 1 jam. Tadi (kemarin) sudah dilaksanakan dua kali,” jelas Plt Ketua DPRD Kuswan Haji, kemarin.
Menurutnya, sesuai ketentuan tatib, jika kuorum tetap tidak terpenuhi meski sudah ditunda dua kali satu jam, pimpinan dewan dapat menunda rapat maksimal 3 hari atau sampai waktu yang ditentukan oleh badan musyawarah (bamus).
”Kemarin jumlah anggota yang hadir hanya 24 orang meski sudah ditunda dua kali. Namun demikian, sesuai rapat internal tertutup pengganti bamus, kami tidak menunda sampai 3 hari ke depan, namun langsung dilaksanakan rapat paripurna ketiga pada jam 17.00 sore,” urai Kuswan.
Karena rapat ketiga juga tidak kuorum, jelasnya, maka sesuai pasal 79 ayat 5, pelaksanaan untuk pengambilan keputusan pemberhentian pimpinan dewan tidak dapat diulang kembali.
”Kami akan melaporkan tahapan- tahapan rapat yang tidak penuhi kuorum tadi ke Gubernur Jateng. Hal ini sesuai dengan pasal 79 ayat 6, dimana disebutkan jika se­telah penundaan belum juga ter­penuhi kuorum, akan kami serahkan sepenuhnya ke gubernur,” terangnya.
Adapun beberapa hal yang dilaporkan ke gubernur antara lain kronologis rapat paripurna pemberhentian, berita acara, serta absen. Terkait alasan pemberhentian Susilo, Kuswan mengatakan sesuai ketentuan tatib dan PP pasal 43 ayat 1, disebutkan masa jabatan pimpinan DPRD adalah terhitung sejak sumpah janji pengangkatan sampai masa jabatan berakhir.
Sedangkan masa jabatan pimpinan DPRD dapat berakhir karena beberapa hal seperti meninggal dunia, ataupun diberhentikan dalam keanggotaan sesuai undang-undang.
”Yang kita jadikan pijakan adalah yang diberhentikan dalam keanggotaan sesuai undang-undang. Karena kalau status pimpinan ada dua, maka jumlah anggota DPRD akan lebih dari 50 orang. Sehingga pertanggungjawaban keuangan dan hal lain jadi tidak sesuai nantinya,” kata Kuswan.
Susilo SPt mengatakan surat pemberhentiannya tidak bisa dibenarkan. Meski sudah dinyatakan dipecat oleh PDI Perjuangan, dia masih menggugatnya di PN Mungkid. ”Harus menunggu keputusan hukum tetap terlebih dahulu,” kata dia. (vie/lis)