Ricuh, Eksekusi Lahan Proyek Tol

KENDAL — Pelaksanaan eksekusi terhadap 98 bidang tanah di Desa Wungurejo dan Tejorejo, Kecamatan Ringinarum, Kendal oleh juru sita Pengadilan Negeri (PN) Kendal berlangsung ricuh, Selasa (9/5). Ratusan warga yang menolak ganti rugi proyek tol Batang-Semarang sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang mengamankan proses eksekusi. Bahkan warga sempat ’menyandera’ tiga dari enam alat berat yang dipakai meratakan lahan warga.

Sambil membawa poster dan spanduk tuntutan, warga menduduki alat berat dan menghadang di tengah jalan. Warga juga melakukan orasi penolakan dan menggelar zikir serta doa bersama agar proses eksekusi batal dilaksanakan. Tak hanya itu, warga juga melakukan aksi berjemur dengan telanjang dada, serta mengusung warga yang mengenakan kain kafan.

Di tengah warga melakukan aksi, tiba-tiba tim eksekutor lahan mendatangkan tiga alat berat lain yang posisinya sudah berada di tengah area persawahan. Konsentrasi warga yang tadinya ke tiga alat berat yang dikuasai sejak pagi akhirnya pecah. Warga mulai gusar saat tiga alat berat tersebut mulai meratakan lahan warga. Sebagian warga pun berusaha menghentikan tiga alat berat yang sudah bekerja tersebut. Sementara tiga alat berat yang dikuasai sejak pagi mulai ditinggalkan. Tiga alat berat itu pun kembali diambil petugas dan ikut dijalankan untuk meratakan tanah warga.

Warga yang tidak terima tanahnya diratakan akhirnya melakukan perlawanan. Sempat terjadi aksi saling dorong dengan petugas Polres Kendal yang mengamankan proses eksekusi. Eksekusi juga diwarnai adu mulut antara petugas keamanan dengan warga. Namun karena banyaknya petugas yang diterjunkan, warga yang terpecah belah akhirnya kewalahan dan harus merelakan lahan dan tanamannya diratakan menggunakan alat berat.

Penolakan eksekusi yang dilakukan warga korban jalan tol ini lantaran nilai ganti rugi lahan dinilai sangat merugikan warga. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), besaran ganti rugi yang diberikan warga adalah sebesar Rp 220 ribu per meter persegi. Pembayaran ganti rugi melalui proses konsinyasi atau dititipkan di PN Kendal.

Menurut warga, nilai ganti rugi tidak sebanding dengan harga tanah. Sebab, jika dengan nilai ganti rugi warga tidak bisa membeli lahan pertanian. Karenanya, warga menolak ganti rugi meskipun sudah ada keputusan kasasi dari MA.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar