Diminta Dukung Jalan tanpa Lubang

SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menunjuk  Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Jateng, Siswo Laksono menjadi Penjabat (Pj) Bupati Batang. Dia pun berpesan agar Siswo mendukung program Jalan tanpa Lubang yang tengah digeber pemprov.

”Sampai saat ini masih banyak jalan yang rusak parah. Tolong nanti Batang garap Jalan tanpa Lubang,” ucap Ganjar ketika melantik Pj Bupati Batang di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis (20/4).

Menurutnya, kabupaten harus ikut mengeroyok program tersebut. Ganjar pun mengaku sudah meminta Dinas Bina Marga Kabupaten Batang membangun soliditas di internalnya. Selain itu, juga harus menganggarkan perbaikan setiap ditemukan adanya jalan yang rusak. ”Kabupaten mesti arisan keberhasilan, yaitu percepatan penanggulangan kemiskinan, percepatan perbaikan infrastruktur yang sudah ditunggu masyarakat. Jateng tanpa Lubang saya minta sampai tingkat kabupaten dan kota, bahkan sampai desa,” katanya.

Dijelaskan, selain perbaikan jalan raya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Pj Bupati Batang. Seperti komplain layanan publik dari masyarakat, kemiskinan, kesehatan, hingga persoalan pendidikan. ”Kami sudah membagi data kemiskinan by name by address ke kabupaten. Ayo diroyok bareng,” tegasnya.

Di pendidikan, lanjutnya, penduduk Kabupaten Batang rata-rata hanya berhenti di kelas VIII, atau hanya melahap bangku sekolah selama 7,5 tahun saja. Karena itu, pemkab setempat perlu mencari apa sumber pemasalahannya.

Gubernur juga meminta agar reformasi birokrasi benar-benar dijalankan. Sebab reformasi birokrasi sebagai modal untuk layanan masyarakat yang baik. Harus mudah, murah, dan cepat. ”Untuk pungutan liar (pungli) juga dibersihkan, birokrasi harus bersih. Kalau Batang saya kira tidak sulit, tinggal menggelinding saja,” pesannya.

Adapun masa jabatan Siswo akan berakhir sampai adanya pelantikan kepala daerah yang baru hasil pilkada Februari 2017 lalu. Saat ini, pemprov masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai kepastian pelantikan kepala daerah setempat. (amh/ric/ce1)


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar