Gagal Putus Listrik Pasar Kobong

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro Pudyo Martantono, mengatakan, pemutusan jaringan listrik tersebut leading sektornya adalah PLN. "Penyataan yang diterima PLN seperti itu, ya sudah kami sepakat. Tampaknya kami harus menunggu biar ada pembahasan lebih lanjut antara Dinas Perdagangan, PLN dan paguyuban pedagang," katanya. 

Ketua Paguyuban Pedagang Ikan Basah dan Pindang (PPIB) Pasar Rejomulyo Semarang, Mujiburrahman, mengatakan, listrik di Pasar Rejomulyo adalah hak pedagang. Bukan milik Dinas Perdagangan Kota Semarang. "Kami dilindungi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tidak bisa langkah itu dilakukan secara sepihak untuk memutus jaringan listrik di sini," tegasnya. 

Selama ini, kata dia, para pedagang melakukan pembayaran listrik secara rutin sebagai pelanggan PLN. Tidak pernah menunggak . "Sehingga pihak PLN juga tidak dapat melakukan pemutusan, mengingat aliran listrik di Pasar Rejomulyo adalah milik pribadi pedagang bukan dari Dinas Perdagangan," katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya saat ini telah melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Gugatan tersebut terkait relokasi yang tidak sesuai aturan main. Sehingga menyebabkan pedagang ikan basah dirugikan. "Kami sudah mendaftarkan gugatan di PTUN. Selasa mendatang sudah mulai sidang. Tolong pemerintah, termasuk teman-teman wartawan agar bisa menghargai proses hukum ini. Sampai ada keputusan inkrah dari pengadilan," katanya. 

Pihaknya berharap, gugatan tersebut akan membatalkan kebijakan relokasi yang tidak sesuai aturan tersebut. Sebab, tempat relokasi yang baru tidak layak bagi operasional pedagang grosir ikan basah. "Grosir ikan basah Pasar Rejomulyo ini pasar terbesar kedua di Indonesia setelah Muara Angkai. Kami grosir, kami induk. Nomor dua di Indonesia, dan terbesar di Jawa Tengah. Sehingga tidak layak ditempatkan di situ (bangunan baru)," tandasnya.

Dia menegaskan, jika pemerintah tidak mau mendengarkan aspirasi dan tetap ngotot hendak merelokasi, maka pihaknya menyatakan akan melawan. Bentuk perlawanan itu salah satunya ditempuh melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Semarang. "Pemerintah harus menghormati upaya tersebut sampai ada keputusan inkrah dari pengadilan," katanya. 

Dinas Perdagangan Kota Semarang sendiri tetap tidak melunak. Bahkan, Dinas Perdagangan menargetkan pengosongan Pasar Kobong pada April mendatang. "Para pedagang ikan basah tidak bersyukur dengan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah dengan dibangunkan pasar baru," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto. 

1
2
3
4

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar