Gagal Putus Listrik Pasar Kobong

Beruntung, situasi yang memanas itu akhirnya bisa mereda setelah pihak PLN datang di lokasi. Bahkan pihak PLN sendiri mengaku kaget dan merasa tidak mengetahui soal pemutusan jaringan listrik tersebut untuk kepentingan apa. Setelah dilakukan klarifikasi, ternyata jaringan listrik di kawasan tersebut merupakan atasnama masing-masing pedagang. Sehingga Dinas Perdagangan tidak berhak meminta PLN untuk memutus jaringan listrik tersebut. 

"Memutus jaringan PLN itu kan harus ada prosedur dan alasannya. Misalnya, karena ada tunggakan rekening yang tidak terbayar. Nah, kalau dalam konteks permintaan Dinas Perdagangan ini kan kasusnya beda, saya sudah klarifikasi dengan klien terkait, ternyata listrik di situ atas nama masing-masing pedagang. Karena itu, hari ini (kemarin) tidak ada pemutusan," kata Humas PLN Kota Semarang, Sulistyo, kepada Jawa Pos Radar Semarang

Dalam masalah ini, lanjut Sulistyo, terjadi miskomunikasi. Sebab, Dinas Perdagangan tidak menjelaskan konteks permintaan pemutusan jaringan listrik di pasar tersebut. "Selama permintaan pemutusan itu bukan berasal dari konsumen atau pelanggan yang berkaitan, maka pihak PLN tidak bisa melakukannya," tandasnya. 

Terkecuali, lanjutnya, pemutusan tersebut untuk keperluan keamanan misalnya tertimpa pohon. Termasuk bangunan akan dibongkar. Maka pihak PLN akan mengamankan aset. "Tujuannya supaya tidak membahayakan keselamatan masyarakat ataupun agar aset tidak rusak. Diputus karena untuk mengamankan. Setelah aman, jaringan listrik dipasang kembali. Kalau masalahnya seperti itu baru bisa dilakukan," ujarnya. 

Diakui, pihak Dinas Perdagangan dalam mengajukan permintaan pemutusan jaringan listrik tidak menjelaskan alasannya kepada pihak PLN. "Hanya minta pemutusan listrik. PLN tidak bisa melakukannya, karena memiliki ikatan jual beli langsung dengan pelanggan. Dalam konteks ini bukan dengan Dinas Perdagangan. Jadi, jika memutus jaringan listrik tanpa alasan yang jelas, kami tidak bisa," tegasnya. 

Menurut Sulistyo, perlu dilakukan koordinasi bersama, baik pihak Dinas Perdagangan, pedagang, dan PLN. "Harus duduk bersama terlebih dahulu, karena hak listrik di situ tercatat milik pedagang. Kalau sudah jelas tidak terpakai oleh pelanggan atau berhenti berlangganan, maka kami siap memutuskan jaringan listrik tersebut. Seharusnya Dinas Perdagangan sepakat dulu dengan pedagang," ujarnya. 

Dikatakan, PLN tidak berani memutus aliran listrik secara sepihak, karena pemohon awal pemasangan listrik adalah para pedagang, bukan dari Dinas Perdagangan.

1
2
3
4

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar