Semarang Banjir Anjal dan Gepeng

SEMARANG - Pengemis, gelandangan, orang telantar (PGOT) dan anak jalanan (anjal) kembali membanjiri Kota Semarang. Hampir di setiap traffic light terdapat penyakit masyarakat (pekat) ini. Selain menjadi peminta-minta, ada juga yang berkedok menjadi pengamen, bersihkan kaca mobil, hingga berjualan koran eceran.

Tindakan razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP-Linmas) selama ini tampaknya belum cukup efektif menurunkan angka PGOT dan anjal di Kota Atlas. Terbukti, jumlah anjal dan PGOT di jalanan masih marak hingga membuat kenyamanan warga terganggu.

Tidak adanya tempat penampungan yang representatif dan pembinaan yang optimal menjadi salah satu faktor anjal dan PGOT kembali turun ke jalan. Selama ini, Pemkot Semarang hanya memiliki satu tempat rehabilitasi, yakni Among Jiwo yang berada di wilayah Ngaliyan. Itu pun tidak bisa menampung dengan jumlah yang besar. Karena kapasitasnya hanya sekitar 80 orang saja. Mayoritas penghuninya orang-orang telantar yang memiliki gangguan jiwa. Keterbatasan tempat menjadi alasan penampungan PGOT, dan yang memiliki gangguan jiwa menjadi satu.

Penanganan yang selama ini dilakukan oleh Pemkot Semarang sebatas menjaring anjal, mendata dan mengirimnya ke komunitas rumah singgah yang dikelola oleh relawan. Itu pun tidak bisa menampung dalam jumlah banyak. Karena di Kota Semarang sendiri hanya ada enam rumah singgah, yakni rumah singgah Pelangi dan Yayasan Emas yang berada di Jalan Onta Raya; rumah singgah Anak Bangsa di Jalan Emplak; rumah singgah Gratama di Jalan Stonen; rumah singgah Setara di Jalan Bendan Ngisor, dan rumah singgah YKKS di Jalan Tambang. 

Atas permasalahan tersebut, mencuat wacana pembangunan tempat rehabilitasi sosial terpadu yang lebih representatif di wilayah Rowosari, Kecamatan Tembalang. Anggaran pembangunannya dari Kementerian Sosial. Sementara pemkot diminta menyediakan lahan minimal satu hektare. Rencana tersebut sebenarnya sudah terlontar sejak 2014 lalu, hanya saja hingga kini belum bisa terealisasi karena masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.

”Program itu dari pusat, saat ini prosesnya masih dalam pembahasan. Kita juga terus melakukan konsultasi ke pusat dalam hal ini Kementerian Sosial,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga (Dinsospora) Kota Semarang, Sri Kusdianti, kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin (2/8).

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar