Terkait TP4D, SKPD Kurang Responsif

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Haerdin menambahkan saat ini SKPD cenderung wait and see menyikapi terbentuknya TP4D. Mereka terkesan menunggu sosialisasi dari kejaksaan ketimbang proaktif meminta pendampingan TP4D.

Padahal TP4D merupakan wadah koordinasi untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran hukum di pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD. “Kuncinya harus memohon ke kejaksaan. Saya melihat SKPD sebenarnya mau tapi pemahaman mereka menunggu kegiatan berjalan. Karena ada beberapa kegiatan yang saat ini baru lelang atau menunggu lelang,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Kejari Kabupaten Semarang, Nanang Gunaryanto menyatakan dengan TP4D proses pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. 

“Tugas kami tidak hanya represif tapi juga preventif. Ketika sudah dilakukan pendampingan masih tetap terjadi pelanggaran maka yang berbicara harus aturannya. Kami sebagai aparat penegak hukum harus menjalankan tugas penegakan hukumnya,” ujarnya. (ewb/ida)

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar