Terkait TP4D, SKPD Kurang Responsif

UNGARAN-Sejak digulirkan Jaksa Agung pada Agustus 2015, respon satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Semarang terhadap Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kurang begitu menggembirakan. 

Program kejaksaan menindaklanjuti Nawa Cita Presiden Jokowi ini baru diikuti empat dinas, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag.

Kasi Datun Kejari Kabupaten Semarang Febrianda mengatakan masih sedikitnya SKPD yang minta pendampingan TP4D mengindikasikan belum tingginya kesadaran dari masing-masing kepala dinas.

“Belum ada kesadaran yang bagus untuk digunakan TP4D. Kesadarannya kalah dengan para kepala desa. 208 desa di Kabupaten Semarang, difasilitasi Bapermasdes, malah sudah kami dampingi pada pelaksanaan kegiatan dana desa,” kata Febrianda, Senin (25/7) kemarin.

Melihat hal tersebut, instrumen TP4D yang ada di Kejari Ambarawa, mulai dari unsur intelijen, datun dan pidana khusus, terus bersinergi melakukan sosialisasi masif ke SKPD. Dalam sosialisasi ini ditekankan peran TP4D, yakni melakukan pendampingan agar kegiatan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Bahwa apa yang kami lakukan bukan mencampuri teknis pelaksanaan pekerjaan, tapi kami hanya mendampingi dari sisi aturan hukum. Sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan tidak melanggar hukum,” katanya.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar