Undangan Musda Dinilai Sudah Sesuai Juklak
BERITA TERKAIT

DEMAK- Pasca penundaan musyawarah daerah (Musda) IX, kini DPD Partai Golkar Demak masih menunggu informasi lebih lanjut dari DPD Partai Golkar Jateng, khususnya kapan musda kembali digelar. Sembari menunggu waktu kepastian musda tersebut, DPD Partai Golkar Demak mencoba meluruskan masalah undangan yang sehari sebelumnya sempat dipersoalkan. Ketua penyelenggara Musda, Awal TS Budiharsono mengungkapkan, pemberian undangan terkait peserta musda yang dinilai diskriminatif dinilai tidak berdasar.

Sebab, distribusi undangan untuk peserta musda tersebut sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) DPP Partai Golkar Nomor: JUKLAK-5/DPP/GOLKAR VI/ 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang perubahan juklak Nomor -4/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang penyelenggaraan musyawarah-musyawarah Partai Golkar didaerah. Selain itu, kata dia, juga sudah sesuai dengan AD/ART partai. Yaitu, anggaran dasar (AD) Partai Golkar Bab XIV pasal 32 ayat (2). Dalam pasal itu disebutkan bahwa Musda kabupaten/kota adalah pemegang kekuasaan partai ditingkat kabupaten/kota. Kemudian, terkait dengan anggaran rumah tangga (ART) Partai Golkar Bab XI pasal 34 juga diterangkan, bahwa Musda kabupaten/kota dihadiri oleh peserta, peninjau dan undangan. Peserta musda antara lain dari unsur DPD Golkar Jateng, DPD Golkar Demak, pimpinan kecamatan (PK), unsur ormas pendiri dan didirikan, organisasi sayap dan dewan penasehat. Dalam juklak sebelumnya disebut dewan pertimbangan. Untuk peninjau diantaranya dari fraksi, badan atau lembaga yang aspirasinya disalurkan ke Golkar. Kemudian, tamu undangan atau tamu yang diundang juga menjadi kewenangan DPD Golkar setempat.

DPD Golkar Demak pula yang menentukan siapa yang diundang. Sebab, itu menjadi kewenangannya. Misalnya saja, musda yang sedianya digelar tersebut telah mengundang bupati, wakil bupati, kapolres, Dandim dan lainnya.  “Sebelumnya, yang terkait sudah diberikan undangan semua. Jadi, juklak DPP itu menjadi panduan Musda DPD Partai Golkar Demak,”terang Awal TS, kemarin.

Menurutnya, sesuai juklak, undangan untuk per Kecamatan ada 3 orang, utamanya dari unsur pimpinan kecamatan (PK) yang telah mendapat mandat dari DPD Golkar Demak. Karena itu, proses pelaksanaan musda yang telah sesuai dengan juklak  hasil Munaslub Partai Golkar 15 Juni di Bali tersebut juga telah diawali dengan penjaringan dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon sejak 16 Juli hingga 19 Juli lalu. (hib/zal)


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar