Pembatalan 3.143 Perda, Pertegas Kekuasaan Presiden, Mengembalikan Tujuan NKRI

Oleh: Ir Suhariyanto

SEBANYAK 3.143 peraturan yang ada di negeri ini, resmi dibatalkan oleh pemerintah. Sebagian media menyebutnya sebagai peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Pembatalan disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, beberapa waktu lalu. Dari 3.143 peraturan yang dibatalkan, ada 1.765 peraturan di tingkat provinsi, 1.276 peraturan di tingkat kabupaten/kota, dan 111 Peraturan Mendagri.

Publik pun beraksi atas pembatalan peraturan daerah (perda) oleh presiden melalui kementerian terkait. Pro-kontra bermunculan. Ada yang meminta kebijakan itu sebaiknya ditinjau ulang. Salah satu alasannya, banyak perda berkonten kearifan lokal, sehingga daerah berkepentingan untuk mempertahankannya. Alasan lain, biaya untuk membuat perda, memakan anggaran ratusan juta.

Cost sebanyak itu, tentu saja untuk membiayai kegiatan naskah akademik, pembahasan (bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun), biaya studi banding, dan lain sebagainya. Bayangkan jika yang dibatalkan mencapai 3.143 peraturan daerah. Jelas, duit triliunan rupiah muspro. Terbuang sia-sia.

Bagi yang pro, tentu bisa memahami alasan pembatalan. Sebab, perda-perda yang dibatalkan—selama ini—dianggap menghambat kapasitas nasional, menghambat kecepatan untuk memenangkan kompetisi, serta bertentangan dengan semangat kebhinekaan dan persatuan.

Pembatalan terhadap ribuan perda, bagian dari fungsi kontrol pemerintah pusat yang harus bisa dipahami. Ini sebagai implikasi dari desain konstitusional otonomi daerah yang dibangun dalam bingkai prinsip negara kesatuan.

1
2
3
4

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar