Impor Daging Sapi, Solusi atau Masalah?
BERITA TERKAIT

Oleh Ir Suhariyanto

MENJELANG Idul Fitri, harga daging sapi melambung. Per 1 kilogramnya, bisa mencapai Rp 130-150 ribu. Masyarakat pun menjerit. Pemerintah kalang kabut. Buntutnya, bisa ditebak: pemerintah turun tangan. Impor sapi dari negara tetangga digerojok. Untuk memasok kebutuhan pasokan daging sapi. Tidak hanya itu. Mekanisme pasar murah pun dilakukan. Harga daging sapi dijual murah. Tujuannya, untuk menekan harga. Presiden Jokowi bahkan berharap harga daging sapi bisa mencapai Rp 80 ribu per kilogramnya.

Fenomena di atas merupakan siklus rutin. Tiap tahun. Berulang-ulang. Dan, akan terus berulang. Saya menganalogikan kebijakan impor sapi dan pasar murah hanya sebagai obat penghilang rasa sakit. Cuma sesaat menghilangkan rasa sakit. Tapi tidak menyembuhkan sakitnya sama sekali. Artinya, penyakitnya tetap ada. Mungkin juga sudah kronis. Upaya pasar murah ibarat sinterklas yang ujug-ujug datang, untuk memberikan solusi atas resahnya masyarakat terkait melambungnya harga daging sapi.

Ibaratnya, kebijakan ini hanya menyentuh kulit luarnya saja. Belum substansinya. Mengapa harga daging sapi bisa melambung? Mengapa juga melambungnya ketika menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri? Benarkah karena praktik kartel yang dilakukan oleh sejumlah pedagang besar? Lalu, apa solusinya? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu diurai.

Pertama, tentu saja, kebijakan pemerintah mengimpor sapi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi perlu diapresiasi. Apresiasi berikutnya untuk program pasar murah. Berhasil? Ya, sesaat. Tapi, untuk jangka panjang, regulasi seperti ini kurang elok untuk dipertahankan. Substansinya harus dibenahi. Dari hulu ke hilir. Dengan apa? Dengan ekonomi kerakyatan. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Ekonomi kerakyatan mengandung arti semua proses produksi, distribusi, maupun pasar, harus dikuasai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Dikuasi oleh negara melalui demokrasi ekonomi kerakyatan. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan semangat penerapan pasal 33 UUD 1945; bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1
2
3
4

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar