THR Wujud Perlindungan Bagi Para Pekerja
BERITA TERKAIT

SEMARANG – Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja atau buruh. Pembayaran ini wajib dilaksanakan secara konsisten sesuai peraturan agar tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja.

”Pemberian THR merupakan wujud perlindungan bagi pekerja. Karenanya, harus dibayarkan sesuai ketentuan yang ada,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K SPSI) Jawa Tengah, G. Suhartoyo saat bersilaturrahmi ke kantor Jawa Pos Radar Semarang, Jalan Veteran 55 Semarang, Rabu (22/6). Rombongan diterima Redaktur Pelaksana Jawa Pos Radar Semrang, Ida Nor Layla, dan Manajer HRD, Yuni Ekowati.

Peraturan yang dimaksud, bebernya, adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Peraturan tersebut juga merevisi Permenaker No PER.04/MEN/1994 yang materinya sudah tidak sesuai lagi dengan PP No 78 Tahun 2015. ”Aturan baru ini berlaku mulai 8 Maret 2016,” sambungnya. 

Dalam peraturan yang baru, lanjut dia, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Hal itu berlaku bagi pekerja yang memilki hubungan kerja, termasuk yang bekerja  berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu, (PKWT).

”Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Ketentuan ini untuk memberikan kesempatan bagi pekerja/buruh memenuhi kebutuhannya dalam rangka menyambut hari raya keagamaan,” bebernya didampingi Sekretaris DPD K SPSI) Jawa Tengah, Syariful Imaduddin.

Ia menambahkan, pengusaha yang terlambat membayarkan THR, dikenakan denda sebesar 5  persen dari total THR sejak berakhirnya batas waktu kewajiban untuk membayar. Denda tersebut dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, dengan ketentuan diatur dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama.

”Oleh karena itu, kami berharap kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk mengeluarkan surat edaran kepada bupati/wali kota agar melakukan pengawasan kepada para pengusaha untuk membayarkan THR kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya. (fai/ric/ce1)


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar